DPRD Riau: Menggeser Anggaran Mudah, Tapi Uangnya Mana?

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjalin komunikasi dengan Pemerintah Pusat supaya ada kepastian pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat ke daerah.

Sebab, kata Husaimi, jika tidak ada dana transfer pusat ini, Pemprov Riau kemungkinan akan mengalami defisit anggaran. Karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan bisa menutupinya.

Untuk diketahui, PAD pada triwulan ke I tahun 2020 ini mencapai target, namun pada triwulan II ancaman penurunan pendapatan mengalami hambatan karena terganggunya sektor ekonomi oleh Covid-19.

Sedangkan triwulan selanjutnya yakni hingga Juni 2020, Pemprov memiliki target Rp 381 Milyar PAD dan Rp 564 Milyar transfer pusat dari DBH.

"Bapenda ini kan tugas untuk mencari duit, sekarang ini sedang membahas penggeseran anggaran. Menggeser anggaran itu mudah, tapi dananya ada atau tidak? Kalau hanya dari PAD, saya pastikan tidak bisa," ujar Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau ini, Selasa, 28 April 2020.

Untuk itu, Husaimi meminta Bapenda mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat supaya tidak menyuruh daerah begini begitu sementara hak daerah atas DBH tidak dibayarkan.

"DBH ini barang pasti, dia pasti turun ke Riau. Tapi masalahnya kondisi Covid-19 ini memastikan barang yang pasti ini juga susah," tambahnya.

Sebab, APBN juga sedang dalam kondisi menyulitkan akibat penggeseran anggaran ke Covid-19, sehingga Pemerintah Pusat memiliki skala prioritas sendiri dalam merealisasikan anggarannya.

PAD Riau sendiri disampaikan Husaimi mungkin juga akan bermasalah, karena pajak restribusi dan pajak-pajak lainnya terkendala akibat kebijakan physical distancing ataupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Disamping itu, Pemprov Riau diharapkan Husaimi bisa mengajak perusahaan yang ada di Riau untuk memenuhi kebutuhan Covid-19 yang sifatnya sekali pakai, seperti Alat Pelindung Diri (APD).

Sebagai informasi, dalam menghadapi Covid-19 ini tugas Pemprov adalah melakukan penanganan terhadap wabah virus. Sementara Pemko dan Pemkab bertugas memenuhi Sembako warganya.

"Saya tadi cek anggaran banyak terpakai di barang satu kali pakai ini, kita minta anggaran ini dibebankan ke perusahaan saja. Pemprov segera lah komunikasi kan ini," tegasnya.