Ketua Forum Komunikasi DPR RI Dapil Riau, Achmad mengatakan seluruh anggota DPR RI dari Riau sudah bergerak membantu rakyat yang saat ini mengalami kegelisahan di tengah badai wabah Covid-19.
(istimewa)
Sabtu, 25 April 2020 13:57 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota DPR RI dapil Riau, Achmad meminta Pemerintah Kota Pekanbaru agar serius dalam melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Kita mendukung PSBB, tapi di lapangannya harus dilakukan sebaik-baiknya. Kita lihat PSBB di Pekanbaru orang masih berkerumun, masih banyak yang tak pakai masker, kedisplinan masyarakat sangat kita harapkan," kata Politisi Demokrat ini, Sabtu, 25 April 2020.
Sayangnya, imbauan kedisiplinan warga tak diimbangi dengan penyaluran bantuan Sembako yang sangat dinanti-nantikan masyarakat, terutama mereka yang tidak lagi stok pangan apalagi uang karena mereka tidak lagi bekerja.
Padahal, ketersedian kebutuhan hidup dasar di dalam rumah sangat menentukan efektifitas PSBB di suatu wilayah, sehingga ia berharap Pemko bisa bersikap luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab rakyat.
Bahkan kalau perlu Wali kota harus bekerja 64 jam dalam sehari, artinya bekerja lebih cepat, jangan lambat. Pemko harus lebih agresif, lebih ekstrim dan lebih radikal lagi daripada biasanya dalam menghadapi wabah ini.
Baca Juga
"Sudah saatnya pemerintah tegas, jangan jam malam saja, Covid ini harus segera berakhir. Corona ini lawan tak tampak, musuh luar biasa harus dilawan dengan cara luar biasa, perlu sikap radikal, perlu langkah ekstrim," tuturnya.
Achmad mengkritisi pembagian sembako bukan tanpa alasan, dia sudah pernah menjadi kepala daerah selama dua periode di Rokan Hulu, ia paham betul apa yang dirasakan oleh masyarakat.
Pemko harusnya bisa menyetok Sembako di kantor-kantor lurah terlebih dahulu sebelum PSBB diberlakukan, tanpa harus menunggu data dari RT dan RW.
Atau minimal menyediakan nasi bungkus di tingkat RT dan RW, yang mana diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak ada lagi yang bisa dimakan selain bantuan dari pemerintah.
"Jangan data-data saja, action harus cepat sehingga di mata rakyat mereka merasakan ada pemerintah itu. Jangan pikirkan yang lain-lain, keselamatan adalah konstitusi tertinggi," tegasnya.
Achmad menjelaskan, ketika dia menjadi bupati di Rohul, ada beberapa kampung yang menjadi korban banjir. Achmad langsung memerintahkan dinas terkait mengirimkan bantuan nasi bungkus kesana tanpa harus menunggu data.
"Data itu nanti saja, kasih dulu bantuan, jangan sampai mereka mati menunggu bantuan. Bantuan kita yang sedikit itu saja, luar biasa rasa syukur rakyat, ini sekarang rakyat bertanya, 'mana bantuan, mana bantuan?" tandasnya.
"Sekarang pun mengumpulkan data tidak susah, tiap RT punya smartphone, tinggal foto langsung di rekap. Yang penting itu kerja dengan hati. Kalau sudah dengar hati insyaAllah ikhlas dan rela. Tapi kalau bekerja dengan hawa nafsu itu tidak akan selesai," tutupnya
