Dukung PSBB Tingkat Provinsi, Zulfi: Jangan Seperti Pekanbaru

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Fraksi PAN DPRD Riau, Zulfi Mursal mendukung jika Pemprov Riau bisa mengikuti langkah Pemprov Sumatera Barat yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi.

PSBB yang diterapkan provinsi sebaiknya tidak seperti diterapkan Kota Pekanbaru yang dinilai sangat longgar.

Menurut Zulfi, Pemprov Riau bisa menjadi koordinator PSBB di tingkat provinsi, sedangkan kebijakan-kebijakan taktis lainnya diserahkan ke Bupati dan Walikota yang selanjutnya terus berkoordinasi dengan jajarannya sampai ke RT.

Termasuk pembicaraan penganggaran untuk masyarakat yang aktivitasnya menjadi lebih terbatas, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang tidak mampu.

"Jangan PSBB-nya seperti di Pekanbaru yang sangat longgar. Itu penilaian saya, tapi kalau seandainya memang ini keinginan walikota ya gimana lagi," kata mantan Ketua DPRD Siak ini, Senin, 20 April 2020.

Untuk itu, apa yang menjadi kekurangan PSBB di Pekanbaru bisa dijadikan pembelajaran bagi kabupaten kota yang ingin melakukan PSBB, terlebih jika Gubernur memutuskan PSBB tingkat provinsi seperti Sumbar.

"Kebijakan di kabupaten kota serahkan ke bupati dan walikota, nanti Pemprov tinggal mensupport saja apa yang perlu dibantu. Tentunya harus dengan rencana yang matang, jangan seperti di Pekanbaru," ujarnya.

Gubernur Riau, lanjut Zulfi, harus bisa berani seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memang mengutamakan keselamatan rakyatnya ketimbang memikirkan sektor ekonomi.

Kalau yang menjadi masalah adalah anggaran, ini bisa dibahas secara bersama.

"Kepala daerah mesti berani mengambil sikap, jangan lamban. Fokus saja bagaimana masyarakat ini bisa selamat, jangan menyesal di kemudian hari," tambahnya.

Zulfi menambahkan, Fraksi PAN mewanti-wanti betul Syamsuar agar lebih tanggap terhadap kondisi masyarakat, apalagi setelah rekomendasi dari fraksi tidak didengarkan oleh Syamsuar. Dimana, Fraksi PAN meminta agar dilakukan lockdown parsial dalam lingkup kecil.

"Kita kan dulu sudah minta agar ada pembatasan sosial di desa yang ada ODP nya. Kalau itu dilakukan dulu, pasti anggaran yang habis tidak akan sebanyak sekarang. Karena yang di PSBB hanya desa-desa dan perumahan tertentu saja. Penyebaran pasti bisa lebih mudah dikendalikan karena tidak menular ke tempat lain," tandasnya.

Ia juga menghimbau agar masing-masing Pemkab dan Pemko bisa membatasi orang keluar masuk dari daerahnya masing-masing, kecuali bagi yang memiliki kepentingan.

"Misalnya untuk distribusi sembako, yang mana jika ditahan akan menimbulkan dampak ekonomi kepada daerah tersebut, kalau yang tidak terlalu penting jangan diberi akses masuk," tutupnya.