(andrias)
Minggu, 29 Maret 2020 19:29 WIB
Laporan: ANDRIAS
RIAU ONLINE, BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis diminta untuk meninjau ulang pemulangan TKI dari Malaysia ke rumah masing-masing. Pasalnya, ratusan warga asal Bengkalis yang dikategorikan ODP itu dikarantina tidak sampai dua pekan.
Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Kaderismanto. Menurutnya, upaya ini harus dilakukan guna memaksimalkan pemutusan mata rantai covid 19 di Kabupaten Bengkalis.
"Tetap melakukan karantina sesuai SOP kesehatan terhadap semua orang yang baru pulang dari luar daerah yang masuk dalam zona merah covid 19, apakah itu dari luar negeri atau dari daerah lain di Indonesia," kata Kaderismanto kepada RIAUONLINE.CO.ID, Minggu, 29 Maret 2020.
Idealnya, lanjut Kade sapaan akrab Kaderismanto, karantina itu dapat di bagi menjadi dua kategori di antaranya zona merah dengan mengalami keluhan kesehatan dan tidak mengalami keluhan kesehatan.
Pun demikian, lanjut Kade, apabila ada yang mengalami keluhan mirip covid 19 maka wajib di karantina sesuai SOP kesehatan.
"Dan, bagi yang tidak mengalami keluhan tentu saja dapat dikategorikan ODP dan mengisolasi diri dari rumah," jelas Kade.
Baca Juga
Selanjutnya, politisi senior Partai PDI Perjuangan inipun menegaskan kepada Plh Bupati Bengkalis agar aktif melakukan kordinasi ke atas agar semua kepentingan APD dan perlengkapan lain yang dibutuhkan oleh tenaga medis dapat bena -benar siap untuk melawan wabah virus tersebut.
"Salah satunya Rapid Test yang sampai sekarang masih kosong di semua Rumah Sakit rujukan di Bengkalis ini, oleh karena itu kembali kita harapkan agar ada koordinasi yang terus menerus oleh Plh Bupati dengan semua stakeholder, untuk memastikan kondisi riil di lapangan," tagasnya.
Selanjutnya, terkait penetapan status siaga bencana yang telah ditetapkan, sebaiknya di evaluasi dengan perkembangan kondisi realitas di lapangan yang terkini, karena pemerintah pusat sudah memperpanjang hingga 29 Mei mendatang.
"Karena dengan evaluasi secara berketerusan, kita akan mengetahu kondisi terkinikan, sehingga apabila status bencana meningkat maka kita harus segera ditingkatkan status bencana menjadi tanggap darurat," ujarnya.
Terkait penutupan akses pemulangan masyarakat Bengkalis yang ada di negeri Jiran Malaysia atau Singapura, Kaderismanto lagi-lagi menegaskan agar ditinjau ulang dan diberikan waktu dengan pengumuman resmi melalui KBRI dan pihak terkait.
"Sehingga untuk saudara kita yang ingin kembali ke kampung halaman dapat kembali, dan dapat di data dan diperhatikan dengan SOP kesehatan. Bahkan dengan ditutupnya akses pemulangan mengharuskan mereka kembali melewati jalur tidak resmi sehingga tidak terdata dan sangat sulit untuk petakan apakah mereka berdampak terhadap covid 19 atau tidak," terang Kade.
Disamping itu, pemerintah agar melakukan sosialisasi secara terpadu dan terus menerus untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan SOP melawan covid 19.
Kade sangat memahami himbauan kepada masyarakat agar tetap bekerja dan beraktivitas dari rumah sudah tentu akan mengurangi pendapatan mereka karena tidak dapat penghasilan jika tidak bekerja di luar rumah.
"Saya tegaskan kepada Pemkab Bengkalis segera merumuskan dan keluarkann kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan insentif kesejahteraan dalam bentuk bantuan sembako terutama kepada masyarakat yang kurang mampu, yang tentunya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Ini harus menjadi perhatian Pemkab untuk dapat meringankan beban masyarakat," tegasnya.
Kade mengajak masyarakat Kabupaten Bengkalis agar tidak takut apalagi stres menghadapi wabah ini, karena sesungguhnya menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara menstabilkan Imun dan daya tahan tubuh serta cuci tangan, jaga jarak.
"Jangan berkumpul dengan jumlah orang yang banyak dan pakai masker, serta hindari kontak dengan org yang sedang dalam pengawasan pihak medis, perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Semoga Allah ( Tuhan yang Maha Esa) selalu melindungi kita semua, dan musibah ini segera berlalu," pungkasnya.
