Imbas Corona, Sofyan Desak Pemerintah Anggarkan Bantuan Masyarakat

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi III DPRD Riau, Sofyan Siroj mendesak Pemerintah Provinsi Riau segera membuat payung hukum guna pengalokasian dana safety net funds yang berasal dari APBD baik provinsi maupun kabupaten.

Dikatakan Legislator asal Pekanbaru ini, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex), sehingga perlu ada upaya konkrit dalam menyikapi dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat yang terkena penyakit maupun masyarakat yang tidak terdampak.

"Dana ini bukan saja untuk penanganan kasus dampak langsung Covid-19, namun juga untuk masyarakat bawah yang terpapar pada risiko kehilangan mata pencarian karena diberlakukannya isolasi dan bekerja di rumah, seperti pedagang kecil, supir taxi, ojek, petani dan nelayan," jelas Sofyan, Kamis, 26 Maret 2020.

Kemudian, pemerintah diharapkan juga bisa menggalang kerjasama secara masif antara pemerintah dan pihak swasta dalam bentuk terukur sebagai upaya mengurangi penderitaan pandemic Covic 19 ini di Riau.

Kerjasama itu bisa berupa kebijakan perusahaan untuk merotasi pekerjanya, bekerja di rumah, insentif, penggalangan dana, penyediaan ADP, masker, hand sanitizer, maupun dalam bentuk lainnya.

Pemerintah, lanjutnya, juga harus bisa memastikan ketersediaan Alat Pelindungan Diri (APD) untuk menjaga keselamatan dokter, perawat, pegawai rumah sakit yang berinteraksi dengan pasien Covid 19 di seluruh rumah sakit rujukan di Riau.

"Bantuan alat APD dari berbagai pihak di dalam dan luar negri perlu dijajaki, misalnya dari Cina dan Australia," tegasnya.

Tak hanya sebatas APD saja, ketersediaan Hand Sanitizer juga harus dipikirkan dalam bentuk produksi massal, dimana pemerintah bisa menunjuk rumah sakit atau laboratorium universitas guns produksi hand sanitizer.

"Bahan hand sanitizer seperti Methyl Alcohol harus disediakan, kemudian bahan ini akan diolah oleh instansi yang ditunjuk, misalnya rumah sakit atau laboratorium Universitas supaya dibuat hand sanitizer dalam partai besar dan disupply secara gratis ke rumah sakit, perkantoran, pasar dan tempat umum lainnya dan diprioritaskan di daerah yang berisiko tinggai wabah Covid 19," ulasnya.

Terakhir, Pemerintah harus menjalankan protokol informasi ke masyarakat tentang bahaya bepergian, berkumpul dan pentingnya hidup bersih, melalui himbauan baik dari kendaraan Dinas Kominfo, Kepolisian, dan Angkatan bersenjata lainnya.

"Semua harus melakukan patroli rutin setiap hari untuk membubarkan kerumunan, mengarahkan anak- anak muda untuk bermain dan berada di rumah," tutupnya.