Guru MDA di Rohil Mengajar Tanpa Bayaran

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengaku heran dengan Gubernur Riau Syamsuar yang tidak menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan janji kampanyenya di Pilgubri 2018 lalu.

"Visi misi beliau bagus, tapi tak diikuti dengan kebijakan yang sejalan, harusnya kebijakan itu sejalan dengan visi misinya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nya menjadikan masyarakat Riau agamis tapi di Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tak ada arah ke sana," jelasnya, Jumat, 28 Februari 2020.

Rohil, kata Politisi PPP ini, saat ini darurat narkoba. Harusnya gubernur bisa membuat kebijakan penyuluhan Narkoba di tempat ibadah. Dalam artian, pencegahan melalui pendekatan agama.

"Narkoba misalnya, kita minta jangan penyuluhan biasa saja, harus pakai pendekatan agama. Remaja harus diberi penyuluhan berbasis agama gitu kalau memang kita fokus menjadikan masyarakat Riau menjadi masyarakat yang agamis," kata Mantan Ketua Pansus RPJMD DPRD Riau ini.

Dari segi kesejahteraan guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) juga demikian, selama ini guru MDA tidak pernah mendapatkan bantuan dari Pemprov Riau.

"Ternyata semua guru MDA ini mengajarkan anak didiknya tanpa bayaran. Alangkah mulianya mereka, tapi kan kalau mereka tak makan kasian juga kita tengoknya," ulasnya.

Untuk itu, Husaimi berjanji akan menemui Gubernur Riau guna menyusun Perda yang berkaitan dengan agama terutama untuk nasib guru MDA ini.

"Saya akan buat Perda tentang MDA, kalau bisa Pemda menanggung biaya semuanya, kalau ditumpahkan ke Kabupaten tak akan sanggup," tandasnya.

Husaimi dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag guna mendata berapa jumlah MDA yang ada di Riau untuk keperluan database MDA, sehingga anggaran bisa disesuaikan.

"Kita minta database MDA di Riau dulu, sehingga kalau Perda nya sudah ada, jangan lagi bermunculan MDA di mana-mana. Jadi database ini yang utama sekali," tegasnya.