GUBERNUR Riau, Syamsuar, menjajal jalan tol Pekanbaru-Dumai di Seksi I menghubungkan Muara Fajar dengan Simpang Perawan, Minas, Siak, sejauh 9,5 Km, Senin, 23 Desember 2019.
(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
RIAUONLINE, PEKANBARU - Setahun menjabat sebagai Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar akan mengevaluasi kinerja para petinggi yang menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau. Mulai dari PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), PT Askrida, dan PT Jamkrida, PT Riau Airlines (RAL) hingga PT Riau Petroleum.
Evaluasi di tubuh BUMD ini dilakukan karena Gunri menilai sebagian besar BUMD di Riau bisanya hanya 'menyusu' dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Bahkan ada beberapa BUMD yang tidak memberikan kontribusi bagi Pemprov Riau.
“Ini harus dibenahi, masih banyak yang rendah kontribusinya untuk PAD kita. Jangankan memberi kontribusi, persoalan yang ada saja belum bisa diselesaikan. Ini akan kita benahi,” kata Gubri Syamsuar di Kantor Gubernur Riau, Selasa 18 Februari 2020.
Gubri Syamsuar menegaskan, keberadaan BUMD seharusnya menjadi sumber pundi-pundi pendapatan bagi daerah. Bukan justru sebaliknya, menghabiskan dana daerah untuk menghidupi BUMD di Riau. Apalagi selama ini pencapaian dari BUMD belum mengembirakan.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita jalani untuk BUMD ini. Kita ingin nanti malam menjalankan BUMD lebih profesional,” ujar Syamsuar.
Evaluasi yang saat ini dijalani gubernur dimulai dengan perombakan jajaran pimpinan di BUMD. Pertama yang dievaluasi adalah komisaris di BUMD. Dimana sejauh ini BUMD yang ada di Riau ini komisarisnya dijabat oleh pejabat yang bukan dari pejabat Pemprov.
“Kita membenahinya dulu dari komisarisnya dari pejabat. Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri, komisaris BUMD itu dari pejabat Pemprov, setelah komisaris baru kita benahi pimpinan direksinya. Sekarang yang sudah jalan itu baru BRK, tinggal menunggu hasilnya. Menyusul nanti BUMD yang lain,” katanya. (*)