Temui DPRD Riau, Ini Catatan FKPMR Terkait Blok Rokan

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menemui sejumlah anggota DPRD Riau guna menyampaikan beberapa sikap terhadap persoalan di Riau.

Dalam pertemuan ini, FKPMR ingin menyatukan persepsi tentang pengelolaan Blok Rokan yang akan beralih dari Chevron ke Pertamina mulai tahun 2021 nanti.

Wakil ketua DPRD Riau, Hardianto mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah yang diambil oleh FKPMR dengan menjalin silaturahmi dengan DPRD Riau guna memperjuangkan hak Riau.

"Kita apresiasi. Ini cambuk kita, orang-orang tua yang harusnya santai saja sudah bergerak menyelamatkan Riau. Zalim namanya kalau kami tidak ikut berjuang untuk negeri ini," kata Sekretaris DPD Gerindra Riau ini, Senin, 17 Februari 2020.

FKPMR, sambung Hardianto, meminta agar Pertamina selaku operator Blok Rokan bisa memberikan porsi besar kepada Riau di luar dari Participan Interest (PI) yang sudah diatur oleh UU.

Untuk PI sendiri, FKPMR berharap supaya Riau Petrolium selaku BUMD yang sudah ditunjuk mengelola PI bisa mempersiapkan segalanya.

"Pemprov kan sudah diberi ruang menunjuk Riau Petrolium, kita menuntut Riau Petrolium harus siap, kalau tak mampu angka bendera putih saja, sehingga PI tidak sia-sia, jadi kita bisa ambil sikap cepat, apakah menunjuk BUMD lain atau membentuk BUMD baru," jelasnya.

Kemudian Blok Rokan juga diharapkan bisa menjadi solusi dalam mengentaskan angka kemiskinan di Riau yang saat ini masih tinggi. Caranya, Blok Rokan harus bisa menyerap tenaga kerja asal Riau.

Hardianto mencontohkan salah satu kecamatan di Dapilnya, yakni kecamatan Mandau, yang merupakan kecamatan tempat beroperasinya kilang minyak, namun di daerah tersebut angka pengangguran masih tinggi.

"Porsi besar memang harus diberikan ke anak lokal Riau, supaya bisa bekerja disana, DPRD Riau secara institusi sangat mendukung itu. Sub kontraktor jangan dari luar Riau lagi, kalau pengusaha lokal dipakai tentu uangnya berputar di Riau saja, tidak keluar dari Riau," tuturnya.

Dari sisi Corporate Social Responsibilities (CSR), FKPMR juga meminta supaya uang dari CSR hasil Blok Rokan lebih terasa oleh masyarakat setempat, terutama yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

"Hari ini adalah momentum tonggak sejarah, antara tokoh secara parsial, DPRD Riau akan menindaklanjutinya, apakah kita mengirim anggota ke Pertamina atau kita mengundang Pertamina kesini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua FKPMR, Chaidir, menjelaskan, selama ini pengusaha lokal memang kurang berperan dalam bisnis perminyakan di Riau, sehingga ia berharap dengan dikelolanya Blok Rokan oleh Pertamina, pengusaha lokal lebih diperhatikan lagi.

Terkait, pengelolaan PI, menurut Chaidir legalitas ada di DPRD Riau dan Gubernur beserta Bupati dan Walikota. Sehingga ia menyerahkan sepenuhnya kepada mereka.

"Mengenai PI, itu tinggal kesiapan Gubernur, Bupati dan Walikota saja, mana BUMD yang akan dipersiapkan, termasuk saham atas BUMD itu. Tapi baiknya pakai yang ada saja, tinggal dievaluasi saja," ulasnya.