RIAU ONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi I DPRD Riau, Zulfi Mursal menyesalkan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT NWR hingga mengakibatkan tiga orang warga terluka.
"Sangat disesalkan, kami dari dulu sudah minta supaya dicarikan solusinya, kita harap pihak DLHK dan PT NWR bisa bersabar dan menghentikan sementara penumbangan sawit khususnya yang menyangkut hajat hidup masyarakat," katanya, Selasa, 4 Februari 2020.
Sedangkan lahan yang dikelola oleh PT Peputra Supra Jaya, ditegaskan Zulfi bukan menjadi perhatian dan tidak dipersoalkan oleh DPRD Riau karena prioritas DPRD Riau adalah masyarakat mengingat status mereka sebagai wakil rakyat.
"Jika terjadi korban begini, berarti Pemprov Riau yang diwakili oleh DLHK sudah ikut mendzolimi rakyatnya sendiri, hukum tak semestinya lebih kuat ketika masyarakat dikebiri hak hidupnya secara layak," tuturnya.
Apalagi status lahan tersebut adalah milik negara, sehingga sudah semestinya pemerintah mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan korporasi yang entah siapa pemiliknya.
"Ini lebih memperkuat kecurigaan kita adanya transaksional di dalamnya, akan tetapi jika memang ada hal-hal yang bersifat transaksional dalam masalah ini, kami berharap pihak yang berwenang agar mengusutnya dan memperkarakannya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku," pungkasnya.
Lebih jauh, DPRD Riau memastikan sudah memanggil PT NWR atas peristiwa yang terjadi hari ini, dan komisi I sendiri sudah menjadwalkan rapat dengan NWR besok, Rabu, 5 Februari 2020.
"Kita sudah undang, besok jam 2 jadwalnya," tutupnya.