Komisi IV DPRD Riau mendatangi langsung salah satu titik abrasi yang sudah terjadi sejak hampir setahun di aliran sungai Indragiri, tepatnya di Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Singingi, Selasa, 28 Januari 2020.
(hasbullah)
Rabu, 29 Januari 2020 12:20 WIB
RIAU ONLINE, KUANSING - Komisi IV DPRD Riau mendatangi langsung salah satu titik abrasi yang sudah terjadi sejak hampir setahun di aliran sungai Indragiri, tepatnya di Pulau Binjai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kuantan Singingi, Selasa, 28 Januari 2020.
Wakil ketua komisi IV DPRD Riau, Dani M Nursalam mengatakan berdasarkan laporan dari kepala desa setempat, kondisi seperti itu sudah terjadi sejak 10 bulan belakangan.
Akibat abrasi tersebut, jalan yang berada di samping aliran ini kosong karena tanah di di bawah jalan yang menahannya ditelan oleh aliran sungai sehingga sangat membahayakan bagi masyarakat yang melintas.
"Kita sudah lihat langsung bagaimana kondisi aliran sungai ini, ini merupakan kewenangan BWS V yang berkantor di Sumatera Barat, kita minta ini segera di kaji," kata politisi PKB ini, Rabu, 29 Januari 2020.
Untuk penanganan jangka pendek, Dani meminta dinas terkait mencarikan solusi supaya bisa memastikan masyarakat yang beraktivitas bisa merasa aman dari bahaya.
"Apakah dibutuhkan jalur alternatif atau seperti apa, kita mau masyarakat yang melintas bisa merasa aman," tambah Dani.
Sementara itu, anggota DPRD Riau komisi IV yang juga dapil Inhu-Kuansing, Komperensi, juga mendesak supaya Balai Wilayah Sungai (BWS) V segera mencarikan solusi, apalagi dalam kunjungan tersebut juga ada beberapa rumah yang hampir jatuh ke sungai.
Baca Juga
"Harus ada solusi menahan tebing ini, apakah dalam bentuk pembangunan turap atau pemecah ombak, yang penting bisa menahan tebingnya," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV, Parisman Ikhwan mengatakan, meskipun di Kuansing tidak hujan, namun debit air akan tetap naik jika di bagian hulu sungai Indragiri yang berada di Sumatera Barat tetap mengalami hujan.
Kondisi ini diperparah dengan banyaknya perambahan hutan di sepanjang sungai dan aktivitas pertambangan liar di hulu sungai Indragiri.
"Makanya debit air yang dikirim dari hulu akan membludak di hilir sei indragiri yang mengakibatkan sejumlah kampung terendam," kata Politisi Golkar ini, Jumat, 24 Januari 2020.
Pria yang kerap disapa Iwan Fattah ini bahkan sudah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) III yang berkantor di Pekanbaru guna mencari solusi supaya debit air bisa terkontrol.
Dalam RDP tersebut diketahui, bahwa mulai dari perencanaan, penganggaran hingga penanganan bagian hulu sungai Indragiri merupakan kewenangan dari BWS V yang berkantor di Sumatera Barat.
Untuk itu, DPRD Riau berharap Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air Kementerian PUPR bisa memindahkan kewenangan BWS V terkait hulu sungai Indragiri ke BWS III agar penanganan kerusakan sei indragiri bisa cepat teratasi.
DPRD Riau juga menginginkan pembangunan-pembangunan turap di sepanjang sungai Indragiri dilakukan sesegera mungkin mengingat saat ini sudah banyak kampung yang hilang dan masuk ke dalam sungai ini.
Sementara itu, Syahrul Aidi kepada Riau Online mengatakan, dirinya akan menyampaikan aspirasi DPRD Riau ini kepada Kementerian PUPR di RDP yang akan datang.
"Ini pasti akan kita sampaikan, kita berharap supaya Kementerian tidak melihat dari hulu sungainya ada di kawasangsnbmsna. Tapi harus dilihat secara keseluruhan, dari hulu sampai ke hilir. Makanya semua sungai yang ada di Riau harus berada dibawah kewenangan BWS III," ujarnya.
