(istimewa)
Kamis, 23 Januari 2020 09:43 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Pekanbaru menggelar agenda dialog publik bertemakan “Pendidikan gratis di Riau wacana atau nyata” bekerja sama dengan Fitra Riau, Rabu, 22 Januari 2020.
Dalam agenda ini, HMI (MPO) Cabang menghadirkan pemateri dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang di wakili oleh Joyosman, Ade Hartati dari Komisi V DPRD Riau, Aksiza Utami Putri dari Fitra Riau dan Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Haris Oky Supinta.
Joyosman dari Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa pendidikan di Riau tidak lagi dibenarkan memungut biaya karena berdasarkan aturan dari pusat, biayanya di tanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNA) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
Anggaran ini juga akan terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan pengembangan siswa. Dinas pendidikan Provinsi Riau juga menyampaikan, fokus penyelenggaraan pendidikan gratis ini bukan lagi wacana namun sudah kenyataan.
Tak hanya itu, sumber dan tersebut juga akan dialokasi untuk program pembangunan pendidikan, yaitu ketersediaan akses dan jangkauan pendidikan dengan harapan tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah atau putus sekolah.
Selain itu, Joyosman memaparkan adanya strategi untuk mencapai akses pendidikan didaerah 3T (Terdalam, Terpencil, Tertinggal) dengan sekolah terbuka, sekolah kecil, sekolah darurat, sekolah terintegrasi, pendidikan inklusi bagi disabilitas.
Baca Juga
Sementara itu, dari Komisi V DPRD Provinsi Riau melalui Ade Hartati menyampaikan, Riau masuk 3 besar jumlah putus sekolah, maka pemerintah harus bertindak untuk menangani masalah ini untuk menyelematkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Persoalan lainnya, ada 70% bangunan sekolah rusak yang harus menjadi perhatian pemerintah juga demi terealisasinya pendidikan yang bermutu," kata Ade.
DPRD Riau memastikan akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan dari Pemprov terkait pendidikan gratis ini yang harus seimbang dengan peningkatan fasilitas pendidikan dan bangunan sekolah yang layak.
Di sisi lain, Aksiza dari Fitra Riau menyampaikan bahwa alokasi biaya infrastruktur, mutu, dan akses pendidikan masih belum 20% dari APBD. Kemudian kondisi sekolah rusak yang terus meningkat setiap tahunnya, sebanyak 2.179 orang siswa putus sekolah pada data akhir tahun 2017.
Aksiza menambahkan, untuk peningkatan pendidikan Riau bisa memanfaatkan keuangan fiskal yang masih fleksibel 53% atau 5,2 Triliun untuk pelayanan dasar pendidikan.
Terakhie, Ketua Umum HMI (MPO) Cabang Pekanbaru, Haris Oky Adi Supinta menyampaikan bahwa dalam rangka pendidikan gratis Pemprov mengeluarkan kebijakan pelarangan pungutan uang komite, namun di sisi lain kebijakan ini menjadi polemik yang mana dari anggaran tersebut sekolah mendapatkan pembiayaan untuk pengamanan, guru ekstrakulikuler, guru honorer, dan lainnya.
Maka pemprov melalui dinas pendidikan harus mampu mencari solusi untuk hal tersebut. Haris juga menyoroti bahwa tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) pendidikan di riau terbilang rendah, karena di setiap jenjang mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK terus mengalami penurunan hingga 20% tiap jenjangnya.
Artinya banyak tamatan SD yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP berkisar 20%, begitu juga tingkatan seterusnya.
Dalam hal ini, HMI Cabang Pekanbaru meminta Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau serius menangani ini, tidak hanya pendidikan yang digratiskan namun juga keseimbangannya dengan sarana prasarana dan akses pendidikan hingga tingkat putus sekolah bisa berkurang hingga 0%.
