(Hasbullah)
Rabu, 15 Januari 2020 17:00 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi I DPRD Riau membidangi pemerintahan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau guna mengklarifikasi isu pelantikan pejabat eselon III dan IV yang tengah meresahkan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Komisi I mempertanyakan berbagai hal seputar pelantikan pejabat ini, mulai dari mekanisme pengangkatan, isu nepotisme, analisis jabatan, hingga latar belakang pejabat yang dilantik.
Ketua Komisi I, Ade Agus Hartanto tak membantah jika memang dalam pelantikan pejabat tersebut terdapat sejumlah pejabat yang migrasi dari kabupaten ke provinsi.
"Kalau soal masuknya pejabat dari kabupaten memang ada, cuma ada beberapa kabupaten yang jumlah persentase pegawainya cukup besar, Siak salah satunya," kata Ketua Fraksi PKB DPRD Riau ini, Rabu, 15 Januari 2020.
Baca Juga
Sebenarnya, komisi I tidak mempermasalahkan migrasi tersebut, sebab yang dituntut oleh DPRD adalah kinerja yang bersangkutan dalam mengemban tugas dengan baik.
Pun begitu, DPRD Riau belum bisa mengetahui berapa persentase pejabat yang migrasi dari Siak.
Namun, ia sudah meminta BKD untuk memberikan data lengkap asal usul pejabat yang sudah dilantik kemarin.
"Persentase pejabat dari Siak itu, kita belum dapat, tapi kita sudah minta data seluruhnya. Kemungkinan Minggu depan kita panggil lagi," imbuhnya.
Terkait isu nepotisme yang sudah menjadi isu nasional ini, Ade sudah merangkum semua penjelasan dari BKD sehingga pihaknya masih mempelajari bahan yang ada.
"Selanjutnya kita diskusikan secara internal, kalau ada kejanggalan, akan kita panggil lagi, termasuk Baperjakat yang ada Sekda juga di dalamnya. Sekarang kan baru menghimpun data di RDP pertama. Ini akan kita rumuskan, kalau ada yang tidak tepat baru kita pertanyakan lagi," jelasnya.
"Kalau ada yang merasa diperlakukan tidak semestinya, silahkan laporkan ke kita atau ke KASN. Sehingga semua pihak mendapatkan keadilan," tutupnya.
