RIAUONLINE, PEKANBARU - Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin menyatakan siap untuk melaksanakan tugas pertahanan negara menyusul meningkatnya eskalasi di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau dengan Tiongkok.
Namun, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka mengatakan, untuk sementara ini belum ada perintah pengerahan kekuatan ke wilayah itu. Saat ini, dia mengatakan masih dalam status siaga.
"Kita sudah siaga, tapi pergerakan nunggu perintah dari Panglima," kata Ronny, Senin, 6 Januari 2020.
Dia mengatakan belum ada permintaan pengerahan jet tempur F-16 maupun Hawk 100/200 dari Skadron 16 dan 12 yang memperkuat pangkalan militer terlengkap di wilayah barat Indonesia tersebut.
"Kita masih standby di tempat. Patroli juga masih seperti biasa, landai saja," ujarnya lagi.
Tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China dalam beberapa hari terakhir memanas lantaran sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna hingga saat ini.
Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.
Sementara TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) berpatroli untuk pengamanan Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Senin (6/1).
Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan wilayah ZEE Indonesia.
Cina tidak memiliki hak apa pun atas perairan tersebut.
Namun Cina secara sepihak mengklaim kawasan itu, masuk ke dalam wilayah mereka, dengan sebutan Nine Dash Line (sembilan garis putus-putus).
Mereka menganggap Nine Dash Line sebagai wilayah laut Cina Selatan seluas 2 juta kilometer persegi, berdasarkan hak maritim historis mereka.
