(istimewa)
Jumat, 6 Desember 2019 07:56 WIB
Laporan: ANDRIAS
RIAU ONLINE, MANDAU – Wakil Ketua DPRD Bengkalis Kaderismanto menyebut dalam anggaran APBD tahun 2020 telah dialokasikan sebesar Rp 10 miliar anggaran untuk kesehatan.
Upaya ini dilakukan agar menjamin masyarakat yang kurang mampu untuk bisa berobat secara gratis.
Hal itu disampaikan Kaderismanto saat reses di Komplek Perumahan Sakai, Jalan Batin Betuah RT 1 /RW 1, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Rabu, 4 Desember 2019 kemarin.
Dalam resernya, Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Bengkalis di Daerah Pemilihan (Dapil) Mandau itu dihadiri berbagai kalangan dari tokoh masyarakat hingga kaum ibu serta para pemuda pemudi, identik dengan para milenial.
"Sama seperti program Jamkesmasda yang dulunya pernah ada, kini masyarakat cukup membawa KK dan KTP sudah bisa berobat dengan gratis," kata Kaderismanto dalam keterangan tertulisnya diterima RIAUONLINE.CO.ID, Kamis, 5 Desember 2019, siang.
Baca Juga
Pun demikian, Kade sapaan Kaderismanto kembali menegaskan kepada Dinas terkait untuk bisa mencarikan solusi, bagaimana masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bengkalis bisa berobat gratis dan tentunya dapat dimulai dari sekarang.
"Idealnya, memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat," ujar Kade.
Memang diakui oleh Kade, bahwa untuk pelayanan kesehatan sudah ada BPJS KIS dan BPJS mandiri ataupun umum. Namun setelah melalui diskusikan panjang, maka masyarakat ekonomi menengah ke bawah sudah bisa berobat secara gratis.
"Artinya, setelah melalui diskusi panjang, untuk APBD 2020 pada akhirnya Rp10 M dianggarkan untuk berobat gratis. Hal itu diperuntukan bagi warga kurang mampu yang beroobat ke rumah sakit, cukup membawa KK, KTP dan surat keterangan tidak mampu dari desa maupun kelurahan setempat," terang Kade lagi.
Dalam resesnya itu, Kade juga mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi ini kepada warga lainya.
"Tolong juga disampaikan ke saudara-saudara kita, mulai sekarang bagi masyarakat yang kurang mampu sudah bisa berobat gratis di RSUD, cukup membawa KK, KTP dan surat keterangan dari Desa/Kelurahan saja," terangnya.
Menyikapi adanya keluhan yang datang dari pertanyaan masyarakat mengenai Rumah Layak Huni (RLH), kepengurusan e-KTP, KK serta Akte Kelahiran yang lambat dalam proses pembuatanya. Kade mengimbau untuk dilakukan pendataan ulang, hal itu agar tidak terulang dimasa mendatang.
"Bagi yang belum bisa diurus untuk didata kembali. Kita akan pertanyakan kepada dinas terkait alasan mereka sehingga keterlambatan ini terjadi. Idealnya, hal itu tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya," ujar Kade
Diakhir sambutanya, Kade juga tidak menampik bahwa anggaran APBD 2020 untuk pembangunan di Kabupaten Bengkalis ini minim sehingga perlu dilakukan secara bertahap.
"Sebanyak 155 Desa yang ada di Kabupatrn Bengkalis ini, di antaranya 11 Kecamatan, 998 RW, 3200 RT soal pembangunan perlu dilakukan berangsur-angsur atau bertahap. Dan Inilah realitanya," pungkasnya.
