Jika Diamanahkan Kelola Blok Rokan, LAMR Janjikan Beasiswa Untuk Anak Riau

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) memastikan pihaknya akan meningkatkan sektor perekonomian dan pendidikan di Riau dengan memaksimalkan sumber daya alam Riau yang ada di Blok Rokan.

 

Untuk diketahui, Blok Rokan kembali ke pangkuan ibu Pertiwi melalui Pertamina setelah puluhan tahun dikuasai oleh perusahaan asing. 

 

LAMR sendiri berencana akan membentuk badan usaha milik adat agar bisa ikut berpartisipasi dalam pengelolaan blok terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebab, dalam AD/ART LAMR diperbolehkan untuk membuat badan usaha.

 

Jika nantinya, LAMR diberi kesempatan mengelola sekian persen lahan blok Rokan, LAMR akan meningkatkan sektor pendidikan yang ada di provinsi Riau dengan memberikan sejumlah beasiswa kepada anak-anak Riau.

 

"Kita sudah siapkan yayasan untuk mengelola keuangan badan usaha ini. Namanya Yayasan KRIS, kepanjangan dari Kampar, Rokan, Indragiri dan Siak. Keempatnya merupakan sungai besar di Riau," kata Ketua DPH LAMR Riau, Datuk Sri Syahril Abubakar, Jumat, 11 Oktober 2019.

 

"Hasil keuntungan badan usaha ini untuk pendidikan dan beasiswa anak kemenakan. Prioritas kita disana. Semua dana akan diatur sama yayasan. LAM tak terlibat disana," tambahnya.

 

Disinggung alasan LAMR yang bersikeras menginginkan pengelolaan blok Rokan ini, Syahril menjelaskan ada beberapa alasan yang membuat LAMR harus berperan aktif disini.

 

Selama ini, Blok Rokan dikuasai asing, barulah pada tahun 2021 nanti kembali ke pangkuan ibu Pertiwi dalam artian kembali ke NKRI, sedangkan Riau merupakan bagian dari NKRI itu sendiri.

 

LAMR, jelas Syahril, bahkan sudah menyiapkan SDM mumpuni untuk mengelola blok Rokan ini, apalagi hampir 95 persen pegawai Chevron sekarang merupakan putra Riau.

 

Tak hanya itu, lokasi sumur minyak Chevron saat ini juga hampir 100 persen berada di kawasan lahan adat dibawah bekas kekuasaan kesultanan Siak.

 

"Pertamina saja bisa mengundang partner bisnis, masa kita tidak bisa dilibatkan untuk mengelola. Kita hitungan bisnis saja, tidak perlu keistimewaan," kata Datuk Syahril.

 

Rencana LAM ini, sambung Syahril, bahkan sudah ia sampaikan dalam pertemuan antara LAMR, Pemprov Riau, Pertamina, Chevron, SKK Migas dan Dirjen Migas Kemen-ESDM.