Kabut asap Disebut Korban Kebijakan Pemerintah Pusat

RIAUONLINE, PEKANBARU - Mantan Gubernur Riau Wan Abubakar menilai provinsi Riau adalah korban dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat selama ini karena merusak tanah Riau yang semula penuh dengan hutan hijau menjadi penuh dengan sawit.

 

Untuk itu, Wan mendesak pemerintah pusat sekarang dibawah pemerintahan Jokowi untuk mencarikan solusi kabut asap yang melanda beberapa provinsi di Sumatera dan Kalimantan.

 

"Disini tidak ada kepastian dari pemerintah pusat, tidak ada program yang betul-betul berjalan secara sistematis, program yang terpadu antara pusat dan daerah. Sudah terjadi seperti sekarang baru sibuk, sebelumnya tidak ada langkah," ujar Wan, Jumat, 13 September 2019.

 

Wan juga menyebut ia kecewa dengan Presiden Jokowi, di mana Jokowi pernah mengatakan akan mengatasi kabut asap, mencegah pembalakan liar, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya.

 

Dijelaskan Wan, kawasan Riau dahulunya adalah hutan yang sangat lebat, namun oleh pemerintah diberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga terjadi perambahan hutan.

 

Kemudian, lahan-lahan yang izin konsesinya habis dijadikan kebun sawit seluas-luasnya baik yang dikelola oleh perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN seperti PTPN V.

 

"Jadilah Riau provinsi dengan luas kebun sawit terbesar, begitu juga Sumsel dan Jambi dan Kalimantan," tambahnya.

 

Dengan dijadikan kebun sawit ini, hutan tropis di Riau menjadi berkurang dan terjadi kerusakan ekosistem, endapan air berkurang, sehingga dibakar sedikit saja api langsung meluas.

 

Lebih jauh, Wan menyayangkan orang-orang yang menyalahkan Gubernur Riau Syamsuar, padahal Syamsuar baru dilantik beberapa bulan yang lalu dan belum bisa melakukan gebrakan baru. 

 

"Dia belum bisa sekarang , karena anggaran 2019 masih disusun oleh gubernur sebelumnya. Yang bisa dilakukan adalah menurunkan semua stakeholder mulai dari pemadaman hingga mengantisipasi ISPA bagi masyarakat Riau," pungkasnya.

 

Apalagi, di Riau sendiri titik api sudah berkurang dan Riau menjadi tempat melintasnya asap kiriman dari provinsi Jambi dan Sumatera Selatan.

 

"Artinya, ini bukan salah Syamsuar, ini tanggung jawab pemerintah pusat karena sudah kebakaran lintas provinsi," tutupnya.