Gubri Sebut Kementrian PU Siap Bantu Pembangunan Pasar Cik Puan

RIAUONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan sejumlah upaya untuk bisa melanjutkan pembangunan Pasar Cik Puan yang sudah bertahun-tahun mangkrak. Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Selasa 27 Agustus 2019 mengatakan, pemerintah pusat melalui kementrian pekerjaan bersedia membantu pembangunan pasar tersebut dibangun dengan menggunakan APBN.

"Kita sudah sampaikan ke kementrian PU dan alhamdulillah kementrian PU sudah setuju," kata Syamsuar.

Meski sudah mendapatkan lampu hijau dari kementrian PU untuk membantu pembangunan pasar cik puan dengan menggunakan dana dari APBN, namun rencana itu bisa terwujud jika Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru setuju pasar tersebut dibangun dengan menggunakan dana dari APBN. Sebab aset bangunan yang ada di pasar cik puan saat ini adalah aset milik Pemko Pekanbaru.

"Sekarang tergantung Pemko Pekanbaru, karena aset pasar cik puan itu kan sebagian aset milik pemerintah kota," katanya.

Pihaknya berharap Walikota Pekanbaru bisa bijaksana dalam menyikapi persoalan ini. Sebab pasar ini sudah lama dibiarkan mangkrak dan tidak kunjung ada penyelesaian sehinggai tidak bisa digunakan oleh pedagang untuk berjualan.

Sebelumnya, Koordinator Wilayah II KPK RI Abdul Haris mengungkapkan, sejumlah aset yang dibiarkan mengkrak ini memang disebabkan karena adanya persoalan status kepemilikan lahan. Dimana ada bangunan pasar yang dibangun diatas lahan milik Pemko dan Pemprov Riau. Ada juga bangunan pasar yang dibangun oleh atas lahan Pemprov Riau namun pengelolanya ada di pemerintah kota.

"Ada pasar yang asetnya tercatat di Pemprov dan Pemko ini harus diselesaikan. Siapan nanti yang berhak mengelola, karena selama ini kan menggantung, pembangunanya mangkrak, ini harus diselesaikan, kasian pedagangkan kalau tidak dibereskan," kata Abdul Haris usai bertemu dengan Gubernur Riau Syamsuar belum lama ini.

Pihaknya meminta agar Pemprov Riau bersama dengan Pemko Pekanbaru bisa saling berkoordinasi untuk menuntaskan persoalan tersebut. Sehingga aset pemerintah tersebut tidak dibiarkan mangkrak begitu saja.

"Kita ingin persoalan aset ini bisa dituntaskan," ujar Abdul Haris. (*)