(Tanjung)
Senin, 24 Juni 2019 22:12 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Ketua Komisi V DPRD Riau Aherson meminta tiga perusahaan outsourcing yang bekerja pada PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di bidang jasa pengamanan bisa menyelesaikan masalah dengan para security dengan sistem kekeluargaan.
Hal tersebut disampaikan Politisi Demokrat ini usai menggelar hearing bersama puluhan security yang tergabung dalam Himpunan Pekerja Satuan Pengamanan (HPSP) di ruang medium DPRD Riau, Senin, 24 Juni 2019.
Diharapkan Aherson, permasalahan ini cukup diselesaikan di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) saja, tidak perlu dibawa ke DPRD Riau, sebab apabila sudah sejauh ini sudah tidak etis lagi.
Ia menjelaskan, para security mengeluhkan jam kerja yang mulai berkurang di mana sebelumnya mereka memiliki beban kerja 12 jam, namun saat ini dikurangi menjadi 8 jam.
"Akibatnya, pendapatan mereka yang semula 6,5 juta perbulan, menurun menjadi 3,5 jutaan, ini yang mereka keluhkan," jelas Aherson.
Chevron, disebut Aherson, sebenarnya tidak bisa disalahkan dalam kasus ini, sebab Chevron hanya membuat tender, dan perusahaan pemenang tenderlah yang membuat kebijakan perusahaan.
Baca Juga
Oleh karena itu, Aherson berharap agar perusahaan pemenang tender bisa mengurangi marjin keuntungannya dengan berbagi kepada para karyawannya.
"Kalau misalnya selesaikan di sini, tentu kita minta buka marjinnya, tentu terbuka pula manajemen keuangannya dan terbuka juga keuntungan proyek ini. Kalau beginikan tidak etis, makanya kita harap secara kekeluargaan saja," ulasnya.
Rapat hari ini, sambungnya, akan dilanjutkan hari Kamis depan karena belum ada kesepakatan antara Chevron dan para security, apalagi pihak perusahaan pemenang tender juga tidak hadir.
Sementara itu, ketua HPSP, Dory Kurniawan mengatakan dirinya bersama sekitar 2100 lebih security yang ada di seluruh pos penjagaan Chevron sudah melakukan berbagai upaya untuk menuntut ketidakadilan ini.
Diceritakannya, awal mulanya ia mendapat isu tersebut dan mencoba meminta klarifikasi dari pihak CPI, namun hingga saat itu dirinya tidak kunjung mendapat jawaban.
Oleh karena itu, HPSP berinisiatif melaporkan ke Disnaker dan DPRD Riau, hingga diproses pada 13 Mei 2019 lalu.
"Karena ini ranah Disnaker, DPRD mengarahkan ini ke Disnaker, tapi di Disnaker tidak ada hasil dan putusan, kemudian kita putuskan kembali di DPRD Riau dan sampai sekarang belum ada hasil juga," tuturnya.
Adapun ketiga perusahaan tersebut ialah PT Adonara Bakti Bangsa Security, PT Delta Metro Guard, dan PT Global Arrow.
