Aktivis 98 Riau Desak Aparat Hukum Tangkap Aktor Intelektual Kerusuhan di Jakarta

RIAUONLINE, PEKANBARU - Forum Komunikasi Aktivis 98 Riau merespon situasi nasional pasca Pemilihan Presiden 2019 yang kurang kondusif ditandai dengan adanya gerakan 'People Power' di sejumlah daerah.

Khususnya di kawasan ibu kota Jakarta yang bertujuan menolak hasil Pemilu 2019 dan menggunakan cara-cara inkonstitusional dengan gerakan massa.

Karena itu, Forum Aktivis 98 menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan, menghormati hukum dan aturan dalam berbangsa dan bernegara dan melawan segala bentuk provokasi pemecah belah bangsa.

"Langkah penolakan hasil perhitungan suara Pilpres pada Senin malam, 20 Mei 2019 kemudian diikuti aksi demonstrasi anarkhis di satu pihak merupakan upaya deligitimasi terhadap KPU RI dan pihak lain juga mengabaikan asas rechtsstaat yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Sekjend Forkom Aktivis 98 Riau, Chalid Tualeka,S.IP, Jumat, 24 Mei 2019.

Sebab, kata Chalid, sebagai institusi demokrasi penyelenggara Pemilu, KPU RI telah bekerja secara independen berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Untuk itu, atas nama fakta, hati nurani dan akal sehat maka Forum Komunikasi Aktivis 98 Riau menyatakan beberapa pernyataan sikap.

Berikut pernyataan sikap Forkom Aktivis 98 Riau :

1. Mengutuk keras aksi kekerasan dan kerusuhan yg sedang terjadi di Jakarta dan kota - kota lainnya.

2. Menyerukan kepada semua pihak untuk mengutamakan menjaga persatuan dan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45;

3. Menyerukan agar semua pihak menghentikan aksi kekerasan dan kerusuhan yg sedang terjadi.

4. Meminta Aparat Penegakan Hukum agar Segera Menangkap Aktor Intelektual di balik Aksi Kerusuhan 21 - 22 Mei 2019 sekaligus Penyandang dana yang terlibat.

5. Dalam Nuansa Bulan Suci Ramadhan dan Menyerukan Kepada Seluruh Elemen Masyarakat Riau, Pemerintah Daerah, Tokoh Politik, Tokoh Agama, Ketua Ormas Untuk bersama guna mengdesak elit politik Nasional agar menjaga Ketentraman, Keamanan dan tidak memperkeruh situasi politik nasional dan khususnya menolak segala bentuk kekerasan di Bumi Lancang Kuning.