(Hasbullah)
Rabu, 8 Mei 2019 21:27 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Guna memaksimalkan program Rumah Siap Layak Huni (RSLH) di provinsi Riau, Komisi IV DPRD Riau memanggil Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Riau ke kantor DPRD Riau, Rabu, 8 Mei 2019.
Rapat dengar pendapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perkim Muhammad Amin dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV Husni Tamrin serta anggota Komisi IV Asri Auzar, Sumiyanti dan Abdul Wahid.
Dalam rapat tersebut, Amin menjelaskan kepada anggota dewan terkait realisasi program bantuan rumah untuk ribuan masyarakat miskin di Riau yang sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu.
Adapun pada tahun 2019 ini, Pemprov akan membangun sebanyak 1.845 unit Rumah Sehat Layak Huni dan disalurkan kepada masyarakat miskin dengan kriteria dan syarat yang sudah dibuat.
"Ada 1.845 unit rumah layak huni, yang akan di bangun tahun ini dan terbagi beberapa paket karena penyalurannya ada di seluruh kabupaten/kota seRiau," sebut Amin.
Untuk progres kegiatan sejauh ini, pihaknya sudah meminta Kepala Desa untuk membuat kelompok masyarakat (Pokmas), karena nantinya Pokmas lah yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan ini.
"Kalau Pokmas sudah selesai, nanti kita verifikasi, dan akan kita beri dana awal 40 persen dari total anggaran satu rumah," jelas Amin.
Sejumlah anggota komisi IV mempertanyakan program realisasi program RSLH tahun 2018 lalu yang tidak tepat sasaran karena banyaknya masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan haknya.
Hal itu disampaikan oleh politisi Golkar, Sumiyanti, menurutnya ada perbedaan regulasi pada tahun 2017 dan 2018, dimana dengan regulasi baru yang mewajibkan si penerima rumah wajib mempunyai tapak rumah.
"Kan banyak masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki tapak rumah dan hanya punya tanah, sehingga tidak bisa menerima bantuan RSLH," kata Sumi.
Sumi kemudian menyarankan untuk 2019 ini, bagi yang punya tanah bisa dapat rumah RSLH dan di harapkan regulasi baru itu di komunikasikan dengan pihak terkait agar bisa di rubah.
Hal serupa disampaikan oleh anggota DPRD Riau Asri Auzar, dimana mereka menemukan banyak masyarakat yang tidak dapat haknya, sementara kelompok penghulu kampung banyak dapat.
"Banyak saya jumpai ini, bahkan ada yang kakak beradik dapat rumah, ini kan tidak benar," ulasnya.
Menanggapi sorotan anggota dewan itu, Kadis mengatakan, pihak nya sudah maksimal pun ia mengakui memang ada kendala di lapangan. Namun, dengan masukan dan saran anggota dewan ini akan menjadi perhatian dan perbaikan pelaksanaan program tahun ini.
"Ini pelaksanaan di lapangan sudah kita validasi datanya, kalau ada yang tidak tepat kita coret apalagi tidak memenuhi syarat, saran dewan kita ikuti," pungkasnya.
Adapun total anggaran program pembangunan RSLH itu di APBd Riau 2019 mencapai Rp. 115 M, dan setiap harga perunitnya berbeda tergantung daerah seperti antara Kampar dan Inhil karena kondisi alamnya.
"Harganya berkisar Rp.50 juta hingga Rp.60 juta, per unit rumah, dan persyaratan nya harus di ikuti kalau tidak ya tidak bisa," jelasnya.(advertorial)
