Jokowi Tambah Anggaran PKH, DPRD Riau Sebut Banyak Sasaran Meleset

RIAUONLINE, PEKANBARU - Presiden Jokowi secara resmi menambah jumlah anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi dua kali lipat dan diharapkan bisa mensejahterakan masyarakat.

Namun, harapan tersebut tidak sesuai dengan temuan Komisi V DPRD Riau yang membidangi Kesejahteraan saat melakukan reses ke sejumlah kota dan kabupaten di Riau.

Ketua Komisi V Aherson mengatakan dirinya juga mendapat laporan dari masyarakat terkait tidak tepatnya penyaluran bantuan tersebut dimana banyak orang miskin yang tidak mendapat bantuan tersebut.

Politisi Demokrat ini bahkan memprediksi hanya 40 persen saja program ini yang tepat sasaran, sedangkan 60 persen lagi tidak tepat sasar

"Program PKH ini menelan anggaran sangat besar namun daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ini tidak tepat sasaran dan melenceng," jelas Aherson, Senin, 6 Mei 2019.

PKH, dinilai Aherson merupakan program yang bagus dan dapat berdampak positif langsung kepada masyarakat miskin namun kenyataannya tidak sesuai tujuannya.

Pasalnya, masyarakat yang semestinya menerima dana PKH malah tidak tersentuh oleh program tersebut, sehingga menurut Aherson sudah tidak sesuai dengan konsep awalnya.

"Data yang di pakai adalah data usang yakni data tahun 2013 yang belum pernah di update sehingga data yang dipakai tidak lagi relevan dengan kondisi terkini masyarakatnya," jelasnya.

Temuan ini, kata Aherson, akan menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi V dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang camat, Kades dan Dinsos serta Stakeholder lainnya yang terlibat dalam penyaluran program tersebut.

Kalau kabupaten kota memiliki anggaran untuk memperbaharui data, Aherson mempersilahkan dilakukan pengupdetan data, namun jika tidak maka akan diusulkan kepada Pemprov Riau untuk memperbaiki pendataan keluarga PKH yang valid.

Dengan begitu, program era SBY sejak tahun 2012 ini bisa tepat sasaran karena program ini sangat penting untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Riau.