DBH Rp1,7 Triliun Belum Dibayar, Noviwaldy: Untuk Apa Dukung Jokowi Kalau Diplomasi Masih Lemah

RIAUONLINE, PEKANBARU - Seluruh kepala daerah di Riau yang mendeklarasikan diri mendukung pasangan Jokowi dan Maruf Amin diminta untuk segera mendesak pemerintah pusat agar bisa membayarkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan ke IV tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, menurutnya dengan deklarasi beberapa bulan yang lalu kepal daerah sudah menjadi bagian dari Tim 01.

Seperti diketahui, DBH Triwulan ke IV TA 2017 tersebut belum juga dibayarkan oleh pemerintah pusat sehingga menganggu program pembangunan daerah di Riau.

"Lebih baik walikota, gubernur dan bupati lobby ke Jokowi, mereka kan tim Jokowi," kata pria yang kerap disapa Dedet ini, Minggu, 28 April 2019.

Dedet menduga adanya deklarasi yang dilakukan di hotel Arya Duta tersebut dilatarbelakangi agar pembayaran DBH bisa lancar karena kurang bayar ini menyebabkan defisit anggaran di sejumlah daerah di Riau.

"Saya serahkan ke kepala daerah, mungkin DBH ada dalam pembicaraan dukungan kemarin. Untuk apa dukung Jokowi kalau diplomasi masih lemah," tegasnya.

Politisi Demokrat ini kemudian menambahkan, apabila nantinya Pilpres 2019 memang dimenangkan oleh pasangan 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dirinya berjanji akan bertanggung jawab atas DBH ini.

"Kalau Prabowo yang presiden, biar saya yang tangguh jawab," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman meminta Pemerintah Pusat bisa konsisten memenuhi janji untuk mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan IV tahun 2017.

Adapun total dana yang belum dibayarkan tersebut total Rp 1,7 Milyar, dengan pembagian Rp 337 Milyar dan lebihnya dibagikan kepada 12 kabupaten kota di Riau.

"Pemerintah pusat harus konsisten, hak nya daerah ya di kasih dong. Bukan ditahan dan di pakai," tegas Politisi yang kerap disapa Dedet ini, Sabtu, 27 April 2019.

Dijelaskan Dedet, Pemprov Riau dan Pemkab banyak menunda beberapa kegiatan akibat tidak dibayarkannya DBH yang sudah hampir dua tahun belum dibayarkan ini.

"Kami juga menahan pelaksanaan kegiatan dua tahun ini. Kontraktor juga banyak yang tunda bayar, tunjangan pegawai dan honorer kita," kata Politisi Demokrat ini.