(RIAUONLINE.CO.ID/HASBULLAH TANJUNG)
Selasa, 2 April 2019 18:57 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Suhardiman Amby mengatakan Pemerintah Provinsi Riau harus bisa mencocokkan beban kerja dengan para pegawainya.
Hal tersebut menyusul banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengajukan pindah tugas dari kabupaten kota ke Provinsi Riau.
"Sebenarnya kita sudah over kapasitas, belanja pegawai sudah tidak balance dengan pembangunan sekarang yang hanya duduk-duduk itu sudah hampir 60 persen, beban kerja mesti diukur oleh BKD dan Sekda," kata Politisi Hanura ini, Selasa, 2 April 2019.
Para ASN, sambung Pria yang kerap disapa Datuk ini, jangan sampai menganggur dan memakan gaji buta di lingkungan Pemprov Riau, sebab saat ini jumlah ASN Pemprov Riau sudah mencapai 17.000 diluar honorer.
"Kalaupun dibutuhkan kita pakai sistem outsourcing, kalau kekurangan dana kita bisa putus kontrak kerja, kita buat perjanjian gitulah," sambungnya.
"Jangan sampai menumpuk, nanti mereka gak tau kerja apalagi, APBD kita tiap tahun berkurang dari 14 T, 12 T, 11 T, sekarang turun 9 T," lanjutnya.
Sebelumnya, ramainya Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten/Kota mengajukan pindah tugas ke Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Riau bukan lagi menjadi rahasia umum.
Sejumlah faktor menjadi alasan pengajuan pindah ini. Mulai dari karir hingga keluarga.
"Bermacam macam alasan, ada yang untuk mengembangkan karir dan ada juga yang karena anaknya yang kuliah di Pekanbaru, ada juga menjaga orang tua nya yang sakit," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan melalui pesan singkat(30/03/2019).
Sebelumnya ketika ditanya via sambungan telepon apakah dana Tunjangan Penghasilan Pegawai ( TPP) Riau yang besar menjadi daya tarik bagi PNS, Ikhwan sempat mengatakan sedang di dalam perjalanan dan meminta agar ditelepon kembali. Saat ditanyakan kembali via pesan singkat WhatsApp Ikhwan menampik hal tersebut.
"Rata rata alasannya (keluarga, karir -red) begitu, tidak ada yang menyangkut TPP" ujar Ikhwan.
