(Andrias)
Senin, 9 Maret 2020 22:23 WIB
(Andrias)
Laporan: ANDRIAS
RIAU ONLINE, BENGKALIS - Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Askori mengatakan seharusnya sudah menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis memberikan perhatian terhadap pelaku usaha kecil rumahan (home industry) yang ada di Kabupaten Bengkalis.
Hal itu ditegaskan Askori menyikapi adanya keluhan dari salah seorang pengusaha keripik rumahan milik warga Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Mursid (35) yang mengaku sulit dalam pengurusan izin usaha.
"Setelah saya melihat langsung ke rumah warga tersebut, usaha yang ditekuni Mursid (35) berjalan hingga mampu menopang perekonomian warga setempat. Saya menilai home industry milik warga Bantan Air tersebut harus kita dukung," kata Askori dihubungi, RIAU ONLINE.CO.ID, Minggu 8 Maret 2020.
Politisi Partai Nasdem inipun mengaku bahwa usaha kecil rumahan ini juga harus diperjuangkan pasarnya hingga ke tingkat Kabupaten bahkan jika perlu ke tingkat pasar Nasional. Tentunya dengan melihat mutu serta kualitas produk rumahan yang akan dijual tersebut.
Baca Juga
"Idealnya bukan saja untuk warga Bantan Air, tapi semua home industry yang ada di Kabupaten Bengkalis ini harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah," terang Askori.
Terkait izin usaha yang di keluhkan pengusaha keripik tersebut, Askori mengaku akan mempertanyakan langsung kepada dinas terkait.
"Kedepanya, home industry kecil milik warga ini harus lebih ditingkatkan pengelolaanya dengan lebih pada profesional kerja agar lebih maju lagi. Kedepanyan hingga bisa menopang perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis," imbuhnya.
Sulit atau lambanya pengurusan izin usaha di Kabupaten Bengkalis seperti dikeluhkan oleh pengusaha keripik merk '4 Saudara' milik Mursid (35) warga Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Mursid menyebutkan pengurusan surat izin dari Pemkab Bengkalis sudah dilakuka hingga masuk ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian sejak Februari lalu.
Namun, oleh pihak Dinas Perindag disuruh ke Dinas Lingkungan Hidup agar lebih dulu dilakukan survei di tempat usaha.
"Tapi, hingga sekarang tidak ada satupun petugas DLH tersebut turun dan datang ke rumah kami tuk lakukan survei," kata Mursid.