(Hasbullah)
Kamis, 14 November 2019 17:21 WIB
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Bengkalis menyampaikan keinginannya agar masyarakat adat di wilayah pesisir memiliki hak adat atas kekayaan lautnya.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) LAMR Bengkalis, Datuk Sri Sofyan Said dalam forum pertemuan antara Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), LAMR tingkat kabupaten kota, dan Tim Asistensi Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemajuan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (Tanjak).
Dikatakan Datuk, selama ini masyarakat adat pesisir hanya mengetahui tentang tanah Ulayat berbasis lahan saja, ternyata pihaknya juga mendapatkan informasi bahwa laut pun juga hak adatnya.
"Laut ini kan masuk wilayah kerajaan dulunya, yang dibelah melalui Internasional Maritime Organizatiom (IMO) yang membuat perbatasan laut kita sudah tahu antar masing-masing negara," kata Sofyan, Kamis, 14 November 2019.
Dengan dimilikinya hak laut atas nama negara ini, diyakin Sofyan bahwa pihaknya juga mempunyai peluang untuk mengelola laut tersebut.
Baca Juga
"Tapi secara adat istiadat kan ada hak kita. Ini yang harus dikaji," tuturnya.
Nanti, kata Sofyan, ketika sampai di Bengkalis ia akan langsung memberikan permohonan pada Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkalis melalui Balitbang agar dilakukan pengkajian.
"Kita lakukan studi, apakah ada kemungkinan kita melakukan hak atas laut ini, karena yang saya katakan tadi, bahwa secara kesejarahan kita adalah kerajaan sebelum kemerdekaan. Makanya pasti ada hak kami disana," ulasnya.
Sebagai perbandingan, dalam forum tersebut Sofyan mengetahui bahwa di Indonesia Timur sudah ada kepastian hukum terkait pengelolaan masyarakat adat setempat terhadap lautnya.
"Kalau memang memungkinkan, tentu kita akan mengajukan ke Pemda agar dibuatkan Perda, sehingga hak ulayat bisa dimanfaatkan masyarakat adat Pesisir. Makanya kita agak kaget dan terkejut dengar informasi tadi," pungkasnya.
Apalagi, menurut Sofyan, laut Bengkalis berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga sesuai dengan program pemerintah yang memprioritaskan wilayah perbatasan, wacana ini bisa direalisasikan.
Lebih jauh, LAMR Bengkalis juga akan mengajak LAMR Dumai, LAMR Meranti maupun LAMR Rohil agar bersama-sama dalam mewujudkan ini dan dilajukan pengkajian secara lebih komprehensif.
