BUPATI Indragiri Hilir, HM Wardan, berfoto bersama dengan utusan dan delegasi daerah, provinsi serta negara yang mengikuti Festival Kelapa Internasional 2017, Jumat malam, 8 September 2017, di Tembilahan.
(RIAUONLINE.CO.ID/DEDY PURWADI)
Sabtu, 9 September 2017 15:49 WIB
Editor: Fakhrur Rodzi
Laporan: M ZAENAL
RIAU ONLINE, TEMBILAHAN - Festival Kelapa Internasional (FKI) untuk kali pertama diselenggarakan di Riau. Penyelenggaraan perdana ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil).
Sangat beralasan jika FKI diselenggarakan di Inhil. Pasalnya, di Negeri Seribu Parit tersebut terdapat 429.110 hektare hamparan kelapa. Jumlah tersebut merupakan terbesar di dunia.
Bupati Inhil, HM Wardan berharap, dengan FKI ini peluang investasi di sektor perkebunan di Negeri Hamparan Kelapa Dunia ini.
"Masyarakat ingin stabilitas harga Kelapa, dulu harga kelapa Rp 500 per butir, 3 tahun terakhir ini harga Kelapa naik hingga Rp 3.400 per kg, beberapa bulan ini sempat turun hingga Rp 1.700 per butir. Alhamdulillah hingga hari ini kelapa naik menjadi Rp 2.200 per kg," kata Wardan, Jumat malam, 8 September 2017, dalam sambutan pada Gala Dinner Festival Kelapa Internasional 2017 di Tembilahan.
Baca Juga:
Baca Juga
Inhil Dan "Salam Kelapa", Begini Ceritanya!
Pemkab Inhil Inisiasi Pembentukkan Koalisi Pemkab Pemerhati Kelapa Indonesia
Beberapa alasan di atas membuat FKI penting dilaksanakan. Pemkab Inhil mendorong perekonomian masyarakat, penanganan hama, pola kemitraan saling menguntungkan pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun industri perkelapaan.
Wardan menjelaskan, Inhil kini membutuhkan peran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta pelaku usaha meningkatkan industri kelapa di Riau.
Pasalnya, sekitar 23 persen perkebunan kelapa luasnya mencapai 100 ribu hektare, kini mengalami kerusakan parah akibat intrusi air laut.
Peran tersebut, selain dengan menanamkan investasi di industri kelapa yang mayoritas diproduksi sebagai kopra ini, masyarakat membutuhkan modal untuk menyelamatkan ancaman intrusi dengan pembangunan Trio Tata Air tanggul, normalisasi kanal dan pintu klap.
"Selama ini masyarakat mengeluhkan ancaman intrusi air laut itu. Kita sudah menemukan caranya, namun banyak masyarakat tidak mempunyai modal yang besar untuk membangun tanggul, pintu klap maupun menormalisasi kanal," ujar Wardan.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline
