Warga Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah berbondong-bondong mendatangi kantor PT DPN di Kuansing, Selasa, 11 Januari 2021 kemarin.
(istimewa)
Kamis, 13 Januari 2022 16:17 WIB
Penulis: Robi Susanto
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Mengetahui izin Hak Guna Usaha (HGU) PT Duta Palma Nusantara (DPN) bakal dicabut pemerintah, warga Kenegerian Kopah, Kecamatan Kuantan Tengah berbondong-bondong mendatangi kantor PT DPN di Kuansing, Selasa, 11 Januari 2021 kemarin.
Warga yang mengatasnamakan masyarakat adat kenegerian Kopah memasangi sejumlah spanduk agar PT DPN menghentikan aktifitas dan mengembalikan tanah kepada masyarakat kenegerian Kopah.
Selain dipasang di depan kantor PT DPN berada dalam areal perkebunan, warga juga memasang spanduk dibeberapa titik lokasi. Sebagian besar warga menggunakan kendaraan roda dua melakukan konvoi dijalanan menuju kantor PT DPN.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan besar di sejumlah Provinsi di Indonesia. Termasuk didalamnya izin HGU milik PT Duta Palma Nusantara (DPN).
Pencabutan izin tersebut melalui surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsesi kawasan hutan.
Dari ratusan perusahaan perkebunan yang bakal dicabut izin, termasuk di dalamnya PT Duta Palma Nusantara.
Ada dua izin PT Duta Palma Nusantara yang bakal dicabut oleh pemerintah. Pertama izin HGU PT DPN I dengan Nomor SK 535/KPTS-II/1988 dengan luas area 10.960 hektar.
Kemudian PT DPN II dengan nomor SK 645/KPTS-II/1995 dengan luas 3.025,00 hektar. Sebelum dicabut pemerintah masih akan melakukan evaluasi terlebih dahulu.
Data tersebut hampir sama dengan data perusahaan perkebunan swasta yang ada di Kabupaten Kuansing.
Dimana PT DPN memiliki dua izin HGU di Kabupaten Kuansing. Kebun pertama izin lokasinya diterbitkan pada tanggal 11 Nopember 1987 dengan luas 10.000 hektar.
PT DPN mendapatkan izin usaha perkebunan (IUP) dan PPUP pada kebun pertama pada 24 Mei 1988. Dan pada 2 Mei 1988 izin HGU keluar dengan luas 11.260 hektar dan dengan realiasi tanam seluas 12069 hektar.
Dan pada 21 Nopember 1994 PT DPN kembali mendapatkan izin lokasi dengan luas 2.356 hektar. Dan mendapatkan IUP/PPUP pada 26 April 1995 dengan luas 3.000 hektar.
Pada 30 Mei 1997 perusahaan ini mendapatkan izin HGU kedua dengan luas 2.997 hektar. Ada dua izin HGU yang didapat PT DPN. Data tersebut juga sama persis dengan data Kementerian LHK yang akan mencabut izin HGU perusahaan tersebut.
Sejauh ini pihak PT DPN belum ada memberi keterangan resmi terkait akan dicabutnya izin HGU mereka oleh pemerintah pusat.
