BPS Catat Kemiskinan di Kampar Meningkat 3.400 Jiwa di Tengah Pandemi

RIAU ONLINE, KAMPAR-Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar mencatat penduduk Kabupaten Kampar yang hidup di bawah garis kemiskinan bertambah sekitar 3.400 jiwa menjadi 68.740 jiwa pada Maret 2021 dibanding Maret 2020. 

 

Berdasarkan persentasenya, penduduk miskin Kabupaten Kampar meningkat menjadi 7,82 Persen pada Maret 2021 dibanding sebelumnya hanya 7,38 persen.

 

Angka kemiskinan tersebut lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Provinsi Riau sebesar 7,12 persen dan merupakan yang terbesar kelima dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau. 

 

Statistisi Ahli Muda, Purwantono, mengatakan pembatasan kegiatan sosial masyarakat untuk meredam penularan Covid-19 berdampak terhadap perekonomian hampir di semua wilayah, begitu juga di Kabupaten Kampar.

 

"Banyak kegiatan ekonomi yang berhenti berproduksi, hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pemutusan hubungan kerja, penurunan tingkat produktivitas individu dan perusahaan, sehingga mendorong munculnya orang miskin baru yang secara agregat meningkatkan jumlah penduduk miskin," kata Purwantono kepada RIAUONLINE.CO.ID, Rabu 2 Februari 2022.

 

Merespons dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia sudah memberikan berbagai program jaringan pengaman sosial.

 

Bantuan cepat dan bersifat jangka pendek berupa program sembako, bantuan listrik gratis.

 

Bantuan jangka pendek ini diberikan untuk mengatasi turunnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok pangan dan nonpangan, Program jangka menengah berupa BLT dana desa dan kartu prakerja. 

 

"Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui OPD juga membuat program yang sifatnya jangka panjang, misal pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan sarana air bersih, pinjaman modal usaha, program hibah sapi dan lain-lain," sebutnya.

 

Salah satu kunci keberhasilan pengentasan kemiskinan Kabupaten Kampar adalah peran TKPKD dalam mengawal pelaksanaan program-program yang sudah direncakanan.

 

Diperlukan evaluasi, kontrol dan pengawasan yang ketat sehingga program yang bernilai milyaran rupiah ini tidak salah sasaran dan tidak diselewengkan.

 

(HARISEP ARNO PUTRA)