Tunjangan Guru ASN Daerah Bakal Ditransfer Langsung ke Rekening

RIAU ONLINE - Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mekanisme baru untuk pencairan tunjangan guru ASN di daerah. Kini, tunjangan guru ASN daerah akan langsung ditransfer ke rekening guru tersebut.

Saat ini, total guru ASN yang menerima transferan langsung sebanyak 1.476.964 dan 392.802 guru non-ASN.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang haru ini Kamis 13 Maret 2024, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia mendapat kehormatan meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru," kata Prabowo di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025.

Prabowo menuturkan pada dasarnya pendidikan menjadi satu-satunya jalan untuk menuju keberhasilan dalam pembangunan suatu bangsa.

"Pendidikan akan menentukan apakah bangsa itu bisa jadi sejahtera, bisa jadi makmur. Karena itu untuk menjadi sejahtera dan menjadi makmur warga negara, rakyat itu harus bisa menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai industri," ucap dia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, memastikan proses transfer langsung tunjangan kepada guru mulai dilakukan. Ini merupakan hadiah Idul Fitri untuk para guru di Indonesia.

"Transfer langsung di bulan Maret ini merupakan hadiah untuk para guru agar dapat merayakan Idul Fitri dengan gembira dan agar mereka agar lebih secara sejahtera secara dan kemudian bekerja lebih baik dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa," kata Mu'ti dalam sambutannya di kesempatan yang sama,

Adapun jumlah 1.476.964 guru ASN dan 392.802 guru non-ASN yang terdaftar didapat dari pemerintah daerah.

Data yang diserahkan pemerintah daerah kemudian diverifikasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Data guru yang sudah terverifikasi bisa langsung mendapatkan tunjangan ke rekening pribadi.

"Izinkan bapak Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada 3 kabupaten yang paling cepat melengkapi semua verifikasi data yaitu, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Temanggung, dan kampung halaman saya Kabupaten Kudus," ucap Sekum Muhammadiyah itu, dikutip dari kumparan, Jumat, 14 Maret 2025.

Mekanisme Transfer

Tunjangan guru ini akan langsung dikirim ke rekening masing-masing. Tidak lagi dikirimkan melalui Pemda. Tugas Pemda kini hanya mengumpulkan data awal saja.

"Ya semakin cepat (verifikasi data) semakin baik karena kalau begitu mereka melengkapi data-datanya. Selesai validasi dan verifikasinya maka Kementerian Keuangan akan mentransfer ke rekening guru yang bersangkutan," kata Mu'ti.

Mu'ti mengatakan, tak ada aturan khusus bagi guru soal rekening yang dipakai. Mereka boleh bebas memilih bank apa pun.

"Banknya masing-masing bank guru kan masing-masing guru punya rekening kan. Selama ini mereka sudah punya rekening, hanya saja selama ini transfernya kan dari Kemenkeu ke Pemda baru ke guru. Nah nanti itu langsung dari Kemenkeu ke rekening guru," tutur dia.

Total ada kurang lebih 1,4 juta guru di berbagai kabupaten/kota. Sejauh ini yang sudah menyerahkan data sebanyak 250 ribuan orang.

"Yang sudah sampai sebelum acara ini itu ada 250 (ribu) sekian, tapi sekarang masih terus berjalan karena memang prosesnya kan dari pemerintah daerah kepada guru," kata Mu'ti.

Ia menambahkan, program ini sudah terhitung mulai Januari. Jadi bila mereka yang sudah mengirimkan data lengkap, tunjangan yang dikirim akan sebesar 3 bulan kerja.

"Jadi transfer ini kan dihitung mulai Januari. Jadi nanti semua yang sudah verifikasi itu nanti langsung ditransfer ke rekening masing-masing untuk tahap pertama: Januari, Februari, Maret," kata dia.

"Nah kalau yang untuk guru non ASN itu berarti kan Rp 2 juta kali 3, jadi Rp 6 juta. Yang guru ASN itu sesuai dengan gaji pokok mereka sehingga bervariasi itu pun juga untuk 3 bulan," ucapnya.

Mu'ti mengungkap salah satu alasan program transfer tunjangan langsung ke rekening guru tanpa melalui Pemda adalah karena adanya pungutan liar (pungli).

"Sebagian seperti itu (ada pungutan liar dalam penyaluran tunjangan guru)," katat Mu'ti di Kemendikdasmen, kemarin.

Kendati demikian, Mu'ti menjelaskan bahwa semangat utamanya adalah pemangkasan birokrasi. Sebab, selama ini transfer melalui Pemda dinilai berbelit-belit.

"Intinya prinsipnya adalah birokrasi yang birokratis, birokrasi yang efisien, yang efektif, yang tepat sasaran dan cepat. Itu juga sesuai dengan arahan beliau (presiden), kaitannya dengan administrasi 6.0. Sehingga ini nanti akan terus kita lakukan untuk pelayanan yang lainnya di Kementerian," jelas Mu'ti.