Prabowo Serukan Efisiensi Anggaran, Tapi Menterinya Paling Banyak di Dunia

RIAU ONLINE - Presiden Prabowo Subianto tengah gencar menyerukan efisiensi anggaran lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi anggaran diberlakukan di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Tujuannya, untuk mencapai efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun.

Ironisnya, Presiden Prabowo dibantu menteri yang jumlahnya terbanyak di dunia. Kabinet Merah Putih saat ini terdiri dari 48 nama menteri dan 5 pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator, serta 59 wakil menteri yang akan membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029.

Di bandingkan Amerika Serikat, negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Pemerintahan Donald Trump hanya memilik 15 menteri, begitu pula dengan China, hanya ada 26 menteri. Di negara-negara maju lainnya, seperti Rusia dan Australia, hanya ada sekitar 22 dan 23 menteri.

Sedangkan di negara tetangga, Malaysia memiliki 31 menteri, Singapura memiliki 19 menteri dan Vietnam memiliki 23 menteri, dilansir dari Suara.com, Rabu 19 Februari 2025.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan pemotongan anggaran di sejumlah sektor pemerintah guna efisien anggaran. Kebijakan ini sebagai langkah responsif terhadap kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian, serta untuk menjaga keseimbangan anggaran negara dan memastikan bahwa penggunaan dana negara lebih terfokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Pemotongan anggaran ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi dana, meningkatkan akuntabilitas, serta memaksimalkan dampak program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengurangan kemiskinan.

Presiden menekankan pentingnya setiap kementerian/lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Pemotongan anggaran ini diperkirakan akan mengurangi defisit anggaran. Pemerintah juga akan mengalihkan sebagian anggaran yang dipotong untuk mendanai sektor-sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat, serta untuk mempercepat pemulihan ekonomi.