Kena Efisiensi Anggaran, Mendiktisaintek Beri Sinyal Bakal Ada Kenaikan Uang Kuliah

Ilustrasi-mahasiswa-demo.jpg
(Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

RIAU ONLINE - Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPT) turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran yang kini diberlakukan di sejumlah kementerian dan lembaga. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro memberi sinyal akan ada kenaikan uang kuliah.

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 12 Februari 2025, Satryo menjelaskan program BOPT terkena efisiensi anggaran hingga Rp3 triliun dari pagu awal Rp6,018 triliun. Pemotongan anggaran ini diperkirakan akan berdampak pada kenaikan uang kuliah.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah,” kata Satryo.

Pemangkasan anggaran juga berdampak pada bantuan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) hingga 50 persen dari anggaran semula Rp365,3 miliar.


Begitu pula dengan Program Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum (BPPTNBH) yang memiliki pagu awal Rp2,37 triliun ikut kena efisiensi sebesar 50 persen. Efisiensi ini berpengaruh pada kenaikan PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah berupaya mengakali efisiensi ini agar tidak terlalu berdampak pada publik.

"Ini kami mencoba untuk mengurangi potongan tersebut sehingga kami usulkan efisiensi yang dilakukan semula Rp1,185 triliun menjadi Rp711,081 miliar, 30 persen dari 50 persen yang semula. Kita ikuti potongan meski tidak sebesar yang mereka lakukan, kalau besar potongannya, PTNBH terpaksa naikkan sebagian uang mahasiswa," ucap Satryo, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 13 Februari 2025.

Dia berharap, Komisi X DPR membantu Kemendiktisaintek supaya kebijakan efisiensi di lembaganya hanya sebesar Rp6,78 triliun.

“Dengan posisi ini saya berharap bapak ibu Komisi X bisa memperjuangkan supaya pemotongan tidak Rp14,3 triliun tetapi menjadi hanya Rp6,78 triliun,” imbuhnya.