Kepala Daerah dari PDIP Wajib Libatkan Ahli dan Pakar Sebelum Bikin Kebijakan

RIAU ONLINE - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan kepada kepala daerah terpilih yang diusung PDIP wajib melibatkan para ahli dan pakar saat merumuskan kebijakan, sebagaimana tradisi intelektual Bung Karno.

"Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli," kata Hasto saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu 12 Februari 2025.

Hasto mengungkap bahwa Bung Karno selalu menggunakan teori kebangsaan yang kuat dalam merancang Indonesia sebagai nation state. Atas dasar ini, kebijakan publik tidak boleh sekedar berbasis eletabilitas atau populisme.

"Soekarno merancang Indonesia ketiga juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah akhirnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno," ujar dia, dikutip dari Liputan6.com.

Dia meminta kepala daerah menggandeng pakar dan ahli dari perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan rakyat dan berbasis data.

"Maka kepala-kepala biara kita wajib membuat policy based on research, jadi teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang saat itu yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis," ujar Hasto.

Dia juga menekankan pentingnya kepala daerah PDI Perjuangan memahami berbagai aliran pemikiran seperti nasionalisme, Islamisme, sosialisme, dan materialisme historis, sebagaimana yang dilakukan Bung Karno dalam membangun pemikiran politiknya.

"Kalau kepala daerah kita ya undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah, jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah, ini yang dialektika pertama, Soekarno melihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, buku sebagai jendela dunia dan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang mendasari suatu konstruksi tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia," ujar dia.

"Dari sini Soekarno masuk ke dialektika kedua tentang kondisi objektif rakyat Indonesia dan menggunakan pisau analisis materialisme, historis, fasisme, nasionalisme islamisme, dan sosialisme. Dari sini lah muncul suatu ide, semangat dan juga imajinasi, ini yang kita pakai," dia menandaskan.

Acara pembekalan ini diikuti 142 kepala daerah terpilih, terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.