Sederet Program Prabowo yang Bikin Anggaran Kementerian dan Lembaga Dipotong

RIAU ONLINE - Sejumlah kementerian dan lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terdampak efisiensi anggaran. Berdasarkankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken per 22 Januari 2025 lalu, target penghematan anggaran dari pusat maupun daerah bisa mencapai Rp306, 6 triliun, yang akan dialihkan untuk program prioritas, seperti makan bergizi gratis.

Imbasnya, kementerian dan lembaga harus berhemat karena anggaran dipotong untuk menyukseskan program yang menjadi prioritas. Seperti Perpustakaan Nasional (Perpusnas), yang memangkas jam operasional sejak Senin 10 Februari 2025 lalu, imbas dari efisiensi anggaran.

Lantas, apa saja program prioritas Presiden Prabowo yang membuat kementerian dan lembaga harus memotong anggaran?

1. Makan bergizi gratis

Pada September 2024 lalu, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2025 menjadi UU. Satu di antaranya mengenai anggaran makan bergizi gratis.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan program itu disepakati diberikan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis

Program prioritas yang juga menghabiskan banyak anggaran adalah pemeriksaan kesehatan gratis, yang juga dimuat dalam UU tersebut.

Program ini mencakup pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan skrining penyakit katastropik dengan anggaran Rp3,2 triliun.

"Tiga, pembangunan rumah sakit lengkap di daerah dengan meningkatkan rs di darerah dari tipe d ke tipe c berserta sarana dan prasarana serta alat kesehatannya dengan anggaran 1,8 triliun," ujarnya, dikutip dari Suara.com, Selasa 11 Februari 2025.

3. Renovasi dan pembangunan sekolah

Presiden Prabowo juga membuat program renovasi untuk 22 ribu sekolah, termasuk fasilitas MCK, dengan anggaran Rp20 triliun.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun sejumlah sekolah terintegrasi dengan anggaran Rp4 triliun.

4. Peningkatan kapasitas rumah sakit

Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C. Kebijakan ini diperkirakan menelan anggaran hingga Rp1,8 triliun.

5. Pembangunan lumbung pangan

Pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa, dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektare dan cetak sewa baru 150.000 hektare serta dukungan sarana prasarana dengan anggaran Rp15 triliun.