RIAU ONLINE - Pemerintah mudahkan pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online dan tukang cukur untuk ajukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui PT Bank Tabungan Negara atau BTN (Persero) Tbk.
Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bisa disalurkan kepada pekerja sektor informal setidaknya sebesar 20 persen.
Selama ini, dikatakan Nixon, pekerja sektor informal kesulitan mengajukan KPR bank konvensional.
"Kendala besar memang adalah kalau karyawan kan gampang pakai slip gaji, simple, kalau bank kan harus lihat dokumen. Sedangkan kalau sektor informal kan dokumennya rada kacau," ungkap Nixon, dikutip dari KUMPARAN, Rabu, 8 Januari 2025.
Menurut Nixon, pemerintah tengah membahas persyaratan untuk memudahkan sektor informal mendapatkan KPR, yakni jika pekerja sudah menabung selama 3-6 bulan dan kinerjanya baik, maka bank bisa menyetujui pengajuannya.
Nixon menambahkan, pihaknya juga menyiapkan skema lain, misalnya dengan sistem verifikasi pedagang, kemudian prosesnya juga bisa melibatkan asosiasi atau paguyuban pekerja tertentu, serta perusahaan yang bersangkutan.
"Kalau kaya sopir ojek online ada kerja sama dia potong harian, nah itu bisa ada dokumen kan. Jadi bisa juga (mengajukan kredit). Sedangkan kalau tukang cukur, Asgar, itu paguyubannya yang bantu. Kalau ada kaya gitunya lebih mudah," paparnya.
Nixon menargetkan 20 persen penyaluran KPR dari BTN bisa diterima pekerja sektor informal. Sementara saat ini angkanya baru sekitar 10 persen.
"Hari ini kita lagi diskusi antara 220 ribu-300 ribu, bergantung skema nanti mau diputusin. (Targetnya) di tahun 2025," pungkasnya.