Praktik "Ordal" Bikin Rugi Hampir Separuh BUMD di Indonesia

RIAU ONLINE - Hampir seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian karena praktik orang dalam (ordal). Total, ada 1.057 BUMD yang tersebar di berbagai daerah.

“Hampir separuhnya bleeding, kenapa? Menaruh orang, menaruh keluarga, saudara, teman, di situ yang nggak kapabel,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu, 18 Desember 2024.

Tito menjelaskan kerugian tidak hanya berdampak pada operasional perusahaan, tapi berimbas pula pada pemdapatan asli daerah (PAD), yang kurang optimal.

Ia menegaskan, satu di antara penyebab utama masalah ini adalah praktik nepotisme atau "ordal", yang menempatkan pegawai tidak memiliki kompetensi memadai. Jika ini diteruskan, akhirnya APBD yang harus nombokin kerugian BUMD

"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” tambahnya.

Tito mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong pemerintah daerah untuk menutup BUMD yang sudah tidak layak operasional. Ia menekankan bahwa mempertahankan BUMD yang terus merugi hanya akan memperburuk kondisi keuangan daerah.

“Nah ini terus bergulir dari kepala daerah. Ganti kepala daerah, menaruh orang baru, makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi,” ujar Tito yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri, dikutip dari Liputan6.com.

Dalam kesempatan itu, Tito juga mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri bertanggung jawab atas pengawasan BUMD, bahkan ia menyebut perannya hampir menyerupai “Menteri BUMD”.