Nasib Kurikulum Merdeka Belajar di Tangan Mendikdasmen, Bakal Tamat?

RIAU ONLINE - Wacana penggantian kurikulum Merdeka Belajar kian santer seiring bergantinya Menteri Pendidikan yang kini dijabat Abdul Mu'ti.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti tengah mempertimbangkan untuk menerima wacana tersebut. Saat ini pemerintah tengah mengkaji beberapa aspek dalam sistem pendidikan.

Meski banyak desakan untuk mengganti kurikulum Merdeka Belajar, Mu'ti menyatakan bahwa keputusan akan diumumkan pada tahun ajaran mendatang untuk menghindari kekacauan di tengah ajaran.

"Itu masih dikaji. Perubahan apa pun akan kami umumkan di awal tahun ajaran," kata Mu'ti, dikutip dari Suara.com, Jumat, 8 November 2024.

Pemerintah juga berencana menggelar pertemuan dengan Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia, terkait pelaksanaan sistem zonasi sekolah. Sistem zonasi telah diterapkan secara bertahap sejak 2017 sebagai upaya pemerintah meningkatkan pemerataan pendidikan.

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa penerapan Kurikulum Merdeka Belajar justru menghilangkan elemen kompetisi yang penting untuk mendorong prestasi siswa.

“Kurikulum merdeka itu ndak cocok secara nasional. Bisa dilaksanakan terbatas satu sekolah, dua sekolah,” ujar JK.

Bahkan, ia menyoroti hilangnya sistem peringkat atau ranking yang menurutnya merupakan bagian dari proses yang membantu siswa berjuang mencapai kesuksesan.

"Apalagi hilangkan angka ranking-ranking. Ranking itu bagus untuk menjadi bagian daripada sukses sehingga dia bertarung untuk itu, untuk mendapatkan sukses nomor satu," kata JK.

Menurutnya, pendidikan seharusnya tidak hanya berisi penghargaan, tetapi juga hukuman yang mendidik.

"Pendidikan ini reward and punishment, kalau hanya semua reward tidak akan pernah terjadi disiplin," tambahnya.