KPK Dituntut Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi, Jubir PDIP: Harus Berani

RIAU ONLINE - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Saud Situmorang beserta sejumlah elemen masyarakat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, menuntut pengusutan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden ke-7 RI Jokowi.

Mereka mendatangi Pimpinan KPK Nawawi Pomolangi untuk membahas sejumlah kasus yang pernah mereka adukan ke lembaga antirasuah. Terutama, terkait perkara yang melibatkan keluarga Jokowi.

“Kemudian kasus-kasus yang dilaporkan, yang tadi kita diskusikan adalah kasus-kasus yang diduga, diduga melibatkan keluarga ‘Mulyono’. Jadi kita diskusikan di dalam,” kata Abraham Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, dikutip dari Suara.com, Jumat, 1 November 2024.

Abraham menyebut kasus seperti dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi putra Jokowi, Kaesang Pangarep dan perkara Blok Medan yang melibatkan menantu Jokowi, Bobby Nasution, sudah cukup lama dan tak kunjung diselesaikan lembaga antirasuah.

Meski begitu, Abraham mengklaim telah mendapat angin segar dari pimpinan KPK setelah berdiskusi hari ini.

“Dalam diskusi dengan pimpinan KPK, ada hambatan-hambatan tertentu tapi yang jelas ada angin segar karena pimpinan KPK menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan,” kata Abraham.

Dia menyebut pimpinan KPK memang tidak bisa memastikan kapan kasus-kasus tersebut akan diselesaikan, tetapi setidaknya Abraham menilai masih ada harapan.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara (Jubir) PDIP Aryo Seno Bagaskoro meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Menurutnya, kinerja KPK sangat dipertaruhkan betul di mata publik.

Menurutnya, PDIP diajarkan untuk patuh dan menghormati hukum. Semangat tersebut ditunjukan Megawati Soekarnoputri lewat reformasi salah satunya dengan mendirikan KPK.

"Maka hari ini menjadi semakin urgen disuarakan bahwa marwah dan kehormatan KPK dipertaruhkan betul di mata publik dari kinerjanya. Dari semangat menegakkan hukum tanpa pandang bulu," kata Seno.

Ia pun meminta KPK berani berpedoman menegakkan hukum dengan semangat keadilan. Termasuk menegakkan hukum dengan mendengarkan apa yang disuarakan oleh Abraham Samad Cs.

"Jadi tentu apabila ada berbagai tokoh yang hari ini menyuarakan semangat menegakkan hukum itu, KPK harus berani berpedoman pada suatu semangat keadilan di mata hukum," ujarnya.

Terlebih juga harus berani menindak orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Pasalnya, kata dia, kekinian hukum terkesan hanya tajam ke orang-orang yang kritis, tapi tumpul kepada orang yang dekat dengan kekuasaan.

"Termasuk apabila persoalan hukum itu juga menyangkut orang-orang yang memiliki atau dekat dengan kekuasaan. Sebab publik melihat bagaimana seringkali hukum dijadikan alat yang demikian cepat menggebuk orang-orang yang kritis tetapi terkesan enggan kepada mereka yang berada di lingkar kekuasaan," bebernya.

Ia menekankan, KPK harus berani jika perlu mengusut dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Jokowi.

"Maka dalam hal ini KPK hrs berani apabila perlu dilakukan suatu langkah. Sebab Indonesia adalah Rechtstaat atau negara hukum, bukan Machtstaat atau negara kekuasaan," katanya.