Baru Jabat Menteri HAM Minta Anggaran Rp 20 T, Natalius Pigai Diskak DPR

RIAU ONLINE - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, menyebut Komisi XIII akan melihat soal masuk akal atau tidaknya permintaan tersebut.

"Semua, saya melihat, pengalaman selama saya di DPR sebenarnya apapun yang diajukan selama masuk akal itu harus bisa dipenuhi. Tinggal kita lihat kekuatan dari dana negara kita, apakah APBN kita memenuhi atau tidak untuk memenuhi anggaran tersebut," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024, dikutip dari Suara.com.

Ia mencontohkan, saat BNN meminta kenaikan anggaran yang berkali-kali lipat, namun tak dituruti pemerintah.

"Tapi kan pemerintah mengatur sebagaimana supaya narkotika bisa dikendalikan tetapi juga dengan anggaran yang menyesuaikan daripada anggaran negara kita," ujarnya.

"Pengaturan-pengaturan itu kan bisa dilakukan. demikian juga tunjangan aparat hukum seperti kemarin Hakim. Hakim kan ada 4 peradilan; militer, agama, umum, dan tata usaha negara. Mestinya kan itu juga diperhatikan. Kalau kita mau ikutin pasti kenaikannya akan tinggi juga," sambungnya.

Untuk itu, kata dia, nantinya akan dilihat terhadap adanya berbagai macam usulan termasuk usulan permintaan yang diminta oleh Natalius.

"Makanya inilah tugasnya daripada menteri keuangan dan teman-teman di komisi XIII di DPR RI terus nanti naik naik ke banggar, nanti kita akan lihat laporan dari teman-teman terkait dengan penambahan anggaran."

"Semua masuk akal tetapi masuk akal itu juga harus disesuaikan dengan kondisi keadaan anggaran pendapatan negara kita," katanya.

Sebelumnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang meminta anggaran di kementeriannya dinaikkan di atas Rp 20 triliun.

Eks komisioner Komnas HAM itu menilai anggaran di Kementerian HAM saat ini yang hanya Rp 64 miliar, tidak cukup mewujudkan visi misi Prabowo Subianto di bidang HAM.

"Maka, tim transisi rombak itu anggaran dari cuma Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," kata Pigai di kantornya, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.