Politisi yang Pernah Disandera saat Perang Irak Diangkap jadi Menteri Prabowo

RIAU ONLINE - Presiden Prabowo Subianto mengangkat politis Partai Golkar, Meutya Hafid, sebagai Menteri Komunikasi dan Digitalisasi dalam Kabinet Merah Putih.

Prabowo resmi melantik Meutya Hafid di Istana Negara, pada Senin 21 Oktober 2024. Meutya menggantikan posisi Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat Menteri Koperasi.

Wanita kelahiran Bandung pada 3 Mei 1978 ini memulai kariernya sebagai jurnalis televisi yang dikenal luas di Indonesia.

Nama Meutya Hafid mulai mencuat di kancah publik setelah mengalami peristiwa penyanderaan di Irak pada 2005, dilansir dari Suara.com.

Meutya dan rekannya, juru kamera Budiyanto, kala itu meliput perang untuk Metro TV. Mereka diculik kelompok bersenjata di Irak selama 168 jam, sebelumnya berhasil dibebaskan.

Pengalaman dramatis itu menjadi titik balik dalam hidupnya, yang membentuknya menjadi wanita yang tangguh dalam menghadapi tekanan dan situasi sulit.

Sepulang ke Tanah Air, Meutya terus aktif di dunia jurnalistik sebelum akhirnya memutuskan terjun ke dunia politik.

Meutya Hafid memulai kiprahya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Golkar pada 2009. Ia kemudian terpilih sebagai anggota DPR RI melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) pada 2010, menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia.

Sejak itu, Meutya terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara I untuk tiga periode berturut-turut, termasuk periode 2024-2029.

Meutya menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024, sebuah posisi strategis yang menangani isu pertahanan, intelijen, komunikasi, dan informasi.

Kini, Meutya Hafid yang baru saja resmi menjabat Menteri Komunikasi dan Digital, mengemban tugas penting untuk mengawal transformasi digital di Indonesia.

Perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital mencerminkan fokus baru pemerintahan dalam menghadapi era digital.

Meutya menyampaikan bahwa transformasi ini bukan sekadar penyesuaian nama, melainkan langkah konkret dalam mengoptimalkan potensi teknologi digital dalam pemerintahan.

“Komunikasi ke depan berbasis digital, dan kita tahu PR kita adalah bagaimana mengamankan data-data kita,” ujar Meutya.

Di era digital yang semakin kompleks, Meutya dihadapkan pada tantangan besar seperti pelindungan data pribadi, penguatan infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta pemberantasan perjudian daring.

Tantangan ini menjadi bagian dari amanat Presiden Prabowo kepada Meutya, yang mengharapkan langkah tegas dalam memerangi kejahatan siber dan memastikan keamanan data masyarakat.