RIAU ONLINE - Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi jelang lengser, ditanggapi keras oleh PDIP. Setidaknya, ada 7 pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga dilantik pada Senin, 19 Agustus 2024.
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengaku heran dengan reshuffle yang menyasar menteri dari PDIP, yakni Yasonna Laoly. Kemudian Arifin Tasrif yang menjadi Menteri ESDM berdasarkan rekomendasi dari PDIP juga diganti.
"Soal reshuffle menteri PDIP, secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari kumparan.
Menurut PDIP, tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan rushuffle jelang 2 bulan lengser.
"Menurut saya Jokowi sedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama 5 tahun ke depan," kata Deddy.
PDIP menegaskan penggantian Yasonna Laoly dari kursi Menkumham, murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan.
Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga Provinsi dan DPRD Kabupaten-Kota.
"Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDI Perjuangan," kata Deddy.
Kedua, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam.
"Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ucap Deddy.
Ketiga, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan Kongres/Munas/Muktamar sebelum Pilkada agar takluk dan manut dalam Pilkada dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya.
"Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya," jelas Deddy.
Terkait pergantian Menteri ESDM, Deddy menyebut ada kepentingan untuk menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Presiden Jokowi.
"Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan," kata Deddy.
PDIP tegas mengatakan Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyelundupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum.
"Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!" tutup Deddy.
