Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid dalam Rapat Pimpinan Paripurna di Operational Room Kantor Kalibata, Rabu, 7 Agustus 2024.
(Istimewa)
Rabu, 7 Agustus 2024 20:37 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE - Rancangan awal RPJMN 2025-2029, bidang perdesaan jadi prioritas nasional ke-6 (PN 6). Hal ini sesuai dengan Misi Asta Cita Presiden terpilih yang ke-6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Selain itu, pembangunan perdesaan masuk dalam program hasil terbaik (program unggulan) yang ke-7 yaitu Melanjutkan Pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid dalam Rapat Pimpinan Paripurna di Operational Room Kantor Kalibata, Rabu, 7 Agustus 2024 mengungkapkan, sasaran pembangunan perdesaan tahun 2025-2029 adalah mewujudkan kemandirian desa, yang diukur dengan persentase desa mandiri melalui Indeks Desa.
"Dalam rancangan RPJMN 2025-2029 pembangunan perdesaan juga diarahkan untuk mendukung wilayah perkotaan baik wilayah metropolitan maupun IKN serta mendorong tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan baru," kata Taufik.
Pembangunan daerah tertinggal/daerah afirmasi/daerah lambat tumbuh diarahkan untuk pemenuhan layanan dasar, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produk unggulan daerah dan konektivitas antar wilayah.
Dalam pembahasan RPJMN 2025-2029 bidang perdesaan termasuk kawasan transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas melibatkan Kementerian Desa PDTT. Saat ini sudah disepakati 45 kawasan transmigrasi yang akan menjadi prioritas nasional.
Baca Juga
Sedangkan kawasan perdesaan yang akan menjadi prioritas nasional sudah disepakati indikasinya sebanyak 24 kawasan perdesaan.
"Sebagai bahan masukan peran strategis Kementerian Desa PDTT pada kabinet pemerintahan mendatang tahun 2025-2029, beberapa unit kerja sedang dan sudah melakukan kajian," tutur Taufik.
Dipaparkan sekjen Taufik, Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan (PDP) menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun policypaper pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Ditjen Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) sudah menyusun buku putih pengembangan ekonomi dan investasi perdesaan.
Badan Pengembangan Informasi (BPI) sudah menyusun berbagai peta jalan (roadmap), antara lain roadmap pembangunan desa dan perdesaan, roadmap ketransmigrasian, roadmap percepatan pembangunan daerah tertinggal, roadmap pengembangan SDM.
"Setjen juga sudah membuat naskah akademik rancangan teknokratis Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029," ujarnya.
"Dokumen yang disusun oleh masing-masing unit kerja tersebut, masih perlu dirangkai ke dalam struktur kebijakan, strategi, program dan kegiatan, sehingga menjadi satu kesatuan usulan Kementerian, yang akan disampaikan kepada pemerintahan mendatang," imbuh Taufik.
Rapat Pimpinan Paripurna ini dihadiri oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo, Seluruh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDTT serta Para Kepala Balai.
