(INTERNET)
Kamis, 27 Juni 2024 20:55 WIB
Editor: Anggun Rosita Alifah
RIAU ONLINE - Badan Sandi dan Siber Nasional (BSSN) akui tidak ada cadangan data-data PDNS 2 yang mengalami gangguan akibat serangan siber.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BSSN Hinsa Siburian saat rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Kepala BSSN Hinsa Siburian di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Hinsa menilai, tidak adanya cadangan data-data PDNS 2 merupakan permasalahan utama terhadap tata kelola ketahanan siber sehingga menyebabkan gangguan ketika terjadi serangan siber.
Dikutip dari Antara, Kamis, 27 Juni 2024, Hinsa mengatakan bahwa semestinya data-data tersebut bisa terselamatkan jika ada cadangan data pada PDNS yang lain.
"Kami memang melihat secara umum, mohon maaf pak menteri (Menkominfo), permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kami dan tidak adanya back up," ujarnya.
Baca Juga
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai serangan siber bukan permasalahan kurangnya tata kelola ketahanan siber.
"Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola pak, jadi masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satupun backup," kata Meutya.
Menurut Meutya, 2 persen data PDNS 2 yang sudah tercadangkan di Pusat Data Nasional (PDN) di Batam pun terbilang kecil angkanya, sehingga kurang dapat diperhitungkan.
"Ini kan kita enggak hitung Batam backup kan karena cuma 2 persen kan, ya berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih pak," tegasnya.
Meutya mengaku heran dengan tidak adanya cadangan data pada PDNS 2 yang berisi data-data berbagai kementerian sehingga menjadi masalah ketika terjadi serangan siber.
"Punya data nasional, dipadukan seluruh kementerian, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung, ‘masih untung’ (bagi) orang Indonesia, itu malah yang selamat, yang paling patuh (Direktorat Jenderal) Imigrasi saya dengar, itu yang paling enggak selamat," ucap dia.
