Hak Angket Usulan PKS, PKB, dan PDIP, Terancam Rungkad Sebelum Akad

RIAU ONLINE - Hak angket yang diusulan PKS, PKB, dan PDIP, terancam gagal, meski jumlah anggota DPR dari partai koalisi 01 dan 03 lebih dominan dibandingkan partai-partai di koalisi 02.

Hal ini disampaikan Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago. Ia menyebut PPP dan NasDem tidak terbuka menyatakan sikap dalam rapat paripurna lalu.

“Artinya, partai-partai yang berpotensi mengusulkan hak angket berpotensi rungkad sebelum akad,” kata Arifki melalui siaran pers diterima, dikutip dari Liputan6.com, Kamis, 7 Maret 2024.

Menurut Arifki, PPP dan NasDem punya pertimbangan untuk ikut hak angket. PPP saat ini memang masih berjuang untuk memastikan lolos parlemen di Pileg 2024. Sedangkan NasDem sepertinya masih menunggu langkah PDIP.

“Ketidakhadiran Puan Maharani di rapat paripurna menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal hak angket,“ yakin Arifki.

Hak angket ini, dinilai Rifki sejak awal terkesan gertakan daripada langkah serius. Apalagi, ketua-ketua umum partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 terkesan masih menjaga jarak dan masih berpolarisasi dengan situasi pilpres serta dukungan terhadap capres-cawapres.

“Masing-masing pada akhirnya, parpol koalisi tersebut terkesan menghitung keuntungan terhadap hak angket jika nantinya terealisasi,” tutur dia.

Arifki menegaskan, pada akhirnya hak angket menjadi ruang negosiasi dari parpol pendukung 01 dan 03 untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, kebutuhan parpol tambahan dari pemerintahan baru nantinya salah satu upaya menjaga kekuatan di parlemen.

“Makanya, agenda dari parpol pendukung 01 dan 03 berbeda-beda dalam melihat peluang hak angket sebagai keuntungan,” ungkap Arifki.

Menurut Arifki, memutuskan untuk oposisi bagi dari awal tentunya menjadi keputusan berat bagi partai-partai yang baru saja selesai berperang di pemilu.

“PDI-P memang terlatih menjadi partai oposisi, tetapi 2 periode pemerintahan Jokowi menjadi bagian dari kekuasaan. Sedangkan PKS dua periode pemerintahan Jokowi menjadi oposisi, jika ada tawaran bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Langkah itu bakal sulit ditolak juga oleh PKS,“ Arifki menandasi.

Sementara itu, Bendara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, memastikan partainya akan melanjutkan hak angket DPR, meski parpol lainnya mundur atau membatalkan rencana.

“NasDem sesuai dengan arahan ketua umum, dan kemarin pak Sugeng udah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP enggak ikut,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 6 Maret 2024.

Sahroni meminta parpol pendukung paslon 02 tidak perlu takut ataupun anti dengan rencana hak angket. Ia menyebut hak angket untuk memuaskan dinamika di masyarakat dan bukan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kalau enggak ada apa-apa ya kenapa mesti takut. Wong yang diangkat itu adalah terkait dengan hasil pemilu yang dinodai dengan banyak kali dinamika terjadi di masyarakat. Itu tujuannya, tidak ada tujuan lari ke pemakzulan,” kata dia.