(@sandiuno)
Kamis, 29 Februari 2024 10:48 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Capres 03 Ganjar Pranowo, sosok yang pertama kali mewacanakan hak angket di DPR RI untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah terkait hal penting, strategis, dan berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan undang-undang.
Ganjar menduga Pilpres 2024 diwarna banyak kecurangan sehingga harus diusut. Ia bahkan sempat menyinggung soal bantuan sosial atau bansos, yang katanya menjadi pertanyaan banyak pihak, karena diduga berpengaruh terhadap pemilu.
Hal ini seiring dengan hasil quick count maupun real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menempatkan pasangan Ganjar-Mahfud di posisi buncit. Sedangkan Anies-Muhaimin ada di posisi kedua dan Prabowo-Gibran berada di puncak.
Tiga partai pengusung pasangan Anies-Muhaimin lantas menyambut positid ide hak angket dari Ganjar. Trio Koalisi Perubahan, mulai dari NasDem, PKB, dan PKS, sepakat soal hak angket dan menunggu sikap PDIP selaku partai pengusung Ganjar-Mahfud.
Sejumlah elite baik dari kubu AMIN maupun PDIP silih berganti menegaskan semangatnya untuk menggulirkan hak angket di Senayan. Mereka menggebu-gebu saling sahut bicara hak angket.
Sepekan hampir berlalu, namun wacana hak angket pun masih jadi wacana. Sikap PDIP soal hak angket yang ditunggu-tunggu, sampai detika ini belum memperlihatkan kejelasan langkah politik konkret.
Wacana hak angket memang masih mengemuka, tapi nyatanya baru segelintir elite politik PDIP saja yang menyuarakannya. Sebut saja Adian Napitupulu atau Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku pengambil keputusan belum mengeluarkan pernyataan resmi soal hak anket. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang kerap menjadi 'corong' partai juga belum memberikan penegasan apakah akan tetap menggulirkan hak angket atau tidak.
Terkini, Hasto mengatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sudah membentuk tim khusus menyelidiki dugaan kecurangan pemilu. Pernyataan ini menjawab pertanyaan terkait keseriusan PDIP soal hak angket.
Baca Juga
"Terkait dengan berbagai upaya, baik hukum maupun politik, dan juga penggalangan terhadap kelompok-kelompok prodemokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat dan demokrasi, telah dibentuk tim khusus," kata Hasto kepada awak media di Jakarta, dikutip dari Suara.com, Kamis, 29 Februari 2024.
Dia mengatakan parpol di TPN Ganjar-Mahfud akan menentukan langkah lanjutan terhadap hak angket setelah tim khusus selesai mengumpulkan fakta terhadap dugaan kecurangan pemilu.
"Kemudian akan memberikan suatu rekomendasi terkait dengan strategi lengkap dengan time table-nya, termasuk dengan kemungkinan-kemungkinan penggunaan hak angket," kata Hasto.
Meski hak angket masih menjadi wacana yang mengemuka, faktanya ada perbedaan pandangan dalam internal koalisi Ganjar-Mahfud, bahkan di level capres dan cawapresnya sendiri. Cawapres Mahfud Md memiliki pandang berbeda soal hak angket dengan Ganjar Pranowo.
Mahfud Md justru mengaku tidak tahu-menahu soal usulan hak angket. Mahfud bahkan menegaskan tidak ingin ikut-ikutan mengusulkan hak angket yang disampaikan Ganjar.
“Saya nggak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga, makanya saya nggak mau ikut-ikut,” kata Mahfud, Kamis, 22 Februari 2024 lalu.
Menurutnya, pembicaraan mengenai usulan menggunakan hak anget bukan ranahnya sebagai paslon, tetapi partai politik yang menginginkannya.
Lanjut Mahfud, tidak ada keharusan parpol pengusung untuk berkoordinasi dengan paslon.
“Nggak ada keharusan, paslon itu kan di luar partai, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya, itu kan partai, partai itu ya DPR, DPR itu kan nanti partai-partai. Saya tidak akan berkomentarlah soal hak angket, hak interpelasi itu, urusan partai-partai, mau apa ndak,” ujar Mahfud.
“Kalau ndak mau juga, saya juga ndak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon saja, mengantarkan sampai ada ketukan terakhir dari KPU, ini yang sah," sambungnya.
Sementara itu, PPP dan PDIP yang merupakan 'konco' pengusung Ganjar-Mahfud. mulai terlihat tidak kompak. Sinyal tidak solid itu terlihat soal usulan hak angket yang baru-baru ini muncul dari PPP.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PPP, Sandiaga Uno, mengatakan bahwa opsi partainya bergabung di pemerintahan capres-cawapres Prabowo-Gibran masih terbuka.
Dia menyatakan, saat ini posisi PPP masih berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"PPP ini kan partai pendukung pemerintah, jadi posisi kita di pemerintahan ada 2 menteri, 1 wamen, 1 utusan khusus presiden. Tentunya nanti ada proses yang berlanjut," ujar Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
"Dari pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan namanya partai. Partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa. Itu pandangan saya," imbuhnya.
Hanya saja, Sandiaga mengatakan sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk ke kabinet Prabowo mendatang.
"Itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih," kata Sandiaga.
