Sederet Tugas AHY di ATR/BPN yang Harus Tuntas dalam 8 Bulan

RIAU ONLINE - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjabat Menteri ATR/BPN setelah dilantik Presiden Jokowi pada Rabu, 21 Februari 2024. AHY harus menuntas sejumlah tugas penting hanya dalam 8 bulan masa tugasnya sebelum Jokowi selesai memimpin Indonesia.

Dalam perbincangannya bersama AHY usai pelantikan, Jokowi mengungkap ada sejumlah tugas prioritas yang harus diperhatikan AHY, termasuk isu agraria hingga mafia tanah.

"Kami juga menyadari ini adalah masa-masa yang tidak panjang, 8 kurang lebih, tetapi saya selalu meyakini dalam waktu berapa pun kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan negara," kata AHY di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari kumparan, Kamis, 22 Februari 2024.

Selain itu, sertifikasi elektronik juga menjadi prioritas yang harus dikerjakan AHY dalam masa jabatannya yang singkat. Sertifikasi elektronik bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan, termasuk tumpang tindih dan mafia tanah, yang erat dengan masalah keadilan.

"Bukan hanya soal bagi-bagi sertifikat, tapi masalah keadilan yang sangat fundamental dan kita tentunya juga punya tujuan," tutur AHY.

AHY berkomitmen untuk melanjutkan tugas Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabat Menteri ATR/BPN, yakni memberikan kepastikan hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional.

"Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Investasi bergerak tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera," ujarnya.

AHY bahkan meminta izin Hadi untuk berkonsultasi terkait kerja-kerja di Kementerian ATR/BPN, meski kini Hadi mendapat tugas baru sebagai Menko Polhukam.

Sementara itu, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan di masa jabatannya yang pendek itu AHY harus menyelesaikan beberapa masalah. Hal itu sekaligus untuk menguji kelayakan AHY sebagai menteri bila dia diberikan jatah kursi menteri di pemerintah selanjutnya.

"AHY dalam 100 hari kerja harus dapat membuat gebrakan atau terobosan menyelesaikan masalah utama dengan prioritas, seluruh program proses pembagian sertifikat tanah dapat mencapai target dan tuntas semua sebelum Oktober 2024," tutur Nirwono.

Dalam hal ini, Jokowi menargetkan 126 juta sertifikat tanah rampung di akhir periodenya. Per September 2023 lalu, sebanyak 106 juta sertifikat tanah telah rampung.