Ketum PBNU Minta PKB Mandiri dan Tidak Minta Disuapi Terus

RIAU ONLINE, JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa diminta bisa berjalan sendiri tanpa harus disuport warga Nahdlatul Ulama.

Hal itu disebut Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Meski PBNU turut membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) PKB diminta harus bisa mandiri.

Ia berujar kala itu pembentukan PKB memang atas permintaan kepada PBNU.

"PKB kan dulu yang membentuk PBNU, iya, kenapa dulu PBNU membentuk PKB? Karena sejumlah warga yang jumlahnya cukup banyak tokoh tokohnya, minta PBNU membuatkan partai. Nah, sudah dibuatkan, ya sudah gitu silakan partainya," kata Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2023).

Yahya memandang PKB saat ini harus berjalan sendiri. PBNU sebagai salah satu pendiri, tidak bisa lagi terus-menerus menyuapi PKB.

"PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan untuk menyuapi partai yang dibentuk ini, silakan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional," kata Yahya.

"Dan kami juga persilakan kepada masyarakat untuk menilai, termasuk kepada warga NU, kami persilakan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai secara rasional," sambungnya.

Hubungan Tidak Erat PBNU-PKB

Gus Yahya juga menyatakan hubungan antara PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang tidak erat.

"Soal hubungan dengan PKB tidak erat, memang tidak erat," kata Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat.

Hubungan tidak erat itu tidak hanya terjadi antara PBNU dan PKB. Yahya menegaskan ketidakeratan hubungan juga dialami PBNU dengan partai politik lainnya.

"Sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain. Karena semuanya ini kita anggap sama," ujarnya.

Sebelumnya, Yahya mengaku ada sejumlah pihak politik yang mendatangi pihaknya. Namun, dia menjelaskan ketertarikan itu hanya sesaat karena PBNU tegas untuk tetap netral pada Pemilu 2024.

"Awal-awal ada yang datang tapi saya kira sekarang sudah kapok," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2023).

Dia menjelaskan bahwa dalam Musyawarah Nasional, para ulama NU akan berdiskusi perihal Pemilu 2024. Namun, dia meyakini sikap PBNU akan tetap sesuai dengan keputusan muktamar, yaitu bersikap netral.

"Dulu, sebelum tahun 70, NU pernah menjadi parpol memang, tapi para ulama sudah bersepakat membuat keputusan bahwa NU tidak lagi beroperasi sebagai parpol, tidak lagi menjalankan fungsi politik praktis, tapi kembali kepada fungsinya sebagai organisasi masyarakat keagamaan," tutur Gus Yahya.

"Itu keputusan Muktamar tahun 1984 yang dulu terkenal sebagai keputusan kembali ke khitoh," tambah dia.

Meski begitu, dia menegaskan para ulama NU tetap menginginkan agar Pemilu 2024 nanti berjalan dengan lancar dan damai sehingga PBNU mengimbau warganya untuk memastikan pemilu tetap berlangsung dengan baik.

"Ulama punya concern agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar supaya hasilnya berkualitas prosesnya aman, damai, san seterusnya," ujar Gus Yahya.

"Saya kira mungkin nanti akan ada imbauan-imbauan semacam itu," tandas dia dikutip dari suara.com