(Tangkapan Layar/Istimewa via Suara.com)
Jumat, 8 September 2023 13:13 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, diliputi suasana mencekam setelah bentrok yang terjadi antara warga dan aparat gabungan TNI-Polri terjadi pada Kamis, 7 September 2023.
Polisi merangksek masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok batan lahan Rempang Eco-City, proyek strategis nasional (PSN) yang akan dibangun sebagai kawasan industri, perdagangan, dan wisata.
Pembangunan kawasan industri di atas lahan seluas 17 ribu hektare itu akan menarik investasi hingga Rp 381 triliun. Proyek yang akan dilakukan PT Makmur Elok Graha ini ditargetkan rampung pada 2080.
Namun, rencanaya pembangunan megaproyek itu mendapat penolakan dari masyarakat adat setempat yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka.
Buntutnya, aparat gabungan yang ingin memasang patok batas lahan di pulau ditolak masyarakat. Warga memblokir jalan dengan menebang batang kayu hingga meletakkan blok kontainer di tengah jalan saat aparat TNI-Polri tiba di Pulau Rempang.
Meski begitu, aparat TNI-Polri, serta Satpol PP BP Batam tetap berupaya masuk dengan membersihkan batang pepohonan yang berserakan di jalan raya.
Betrokan pun tak terhindarkan. Aparat mencoba memukul mundur warga yang berjaga dengan tembakan gas air mata.
Baca Juga
Penembakan gas air mata itu terjadi di sekolah. Padahal sebelumnya, para guru telah meminta aparat untuk tidak menembakkan gas air mata ke arah sekolah.
Suasana mencekam di tengah bentrok itu terekam kamera ponsel dan beredar di sejumlah media sosial hingga viral, sebagaimana dilansir dari Suara.com, Jumat, 8 September 2023.
Video yang viral memperlihatkan salah satu sekolah di Pulau Rempang dipenuhi asap dari gas air mata yang ditembakkan aparat.
Sejumlah guru dan murid tampak ketakutan. Mereka berlarian menuju pintu belakang sekolah.
Sementara itu, Kapolrsi Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan pentingnya pendekatan musyarakat dan sosialisasi dalam penyelesaikan konflik tersebut.
"Musyawarah dan kesepakatan bersama harus menjadi prioritas dalam menyelesaikan masalah ini. Kami berharap bahwa melalui dialog dan musyawarah, masalah di Pulau Rempang, khususnya yang terkait dengan relokasi, dapat diatasi dengan baik," tegasnya sebagaimana dikutip dari jaringan RIAU ONLINE, Batamnews.
Kapolri menjelaskan sebelumnya Badan Pengusaha (BP) Batam telah berusaha untuk berdialog dengan warga. BP Batam juga mempersiapkan kompensasi finansial bagi warga yang akan direlokasi.
"BP Batam telah melakukan sejumlah langkah, termasuk berdiskusi dengan warga dan menyiapkan relokasi. Mereka juga telah menyediakan kompensasi kepada warga yang mungkin akan terkena dampak dari proyek ini," kata Sigit.
Meskipun demikian, Kapolri mengakui bahwa masih ada beberapa insiden terkait masalah ini.
"Kami juga sadar bahwa masih ada beberapa insiden yang terjadi terkait dengan masalah ini, dan hari ini kami telah mengambil tindakan penertiban," tambahnya.
