Daftar OTT KPK Mencengangkan di Ramadan, Menyeret Banyak Pejabat Negara

RIAU ONLINE - Sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama Ramadan ini. Operasi senyap yang dilakukan di beberapa wilayah itu menjerat banyak pejabat negara.

Tidak hanya satu kasus, pejabat yang terjaring OTT KPK terjerat beberapa kasus lain. Berikut beberapa OTT KPK yang dilakukan sepanjang Ramadan, seperti dilansir dari Suara.com.

Bupati Kepulauan Meranti

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, sempat membuat kehebohan setelah menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 'setan/iblis' dapat rapat pimpinan daerah di Riau beberapa waktu lalu. Ia menilai pemerintah pusat hanya mengeruk sumber daya alam Kepulauan Meranti tanpa memikirkan dampak terhadap lingkungan sekitar.

Tak sampai setahun, Adil kembali mengejutkan publik. Ia terjaring OTT KPK pada Kamis, 6 April 2023. Sebanyak 28 pejabat turut ditangkap dalam OTT Tersebut.

Tak tanggung-tanggung, KPK mengungkap bahwa Adil terlibat dalam tiga kasus berbeda, mulai dari dugaan suap pemeriksa keuangan, korupsi pemotongan anggaran, dan gratifikasi jasa travel umrah.

Balai Perkeretaapian DJKA Kemenhub Jawa Tengah

Belum usai dari OTT Bupati Meranti, KPK melanjutkan pengejaran terhadap pejabat lembaga lainnya dalam OTT. Ada 10 orang tersangka, mulai dari pimpinan DJKA Kemenhub, staff DJKA Kemenhub, hingga pihak swasta berhasil ditangkap KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek track layout stasiun Tegal pada Selasa, 11 April 2023.

10 orang tersangka diboyong KPK ke Gerung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 12 April 2023 pagi. Dari hasil OTT, KPK mengamankan uang tunai dengan mata uang asing dan Rupiah dengan jumlah sekitar Rp 350 juta. Para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung dari 12 April hingga 1 Mei 2023 mendatang.

Korupsi kereta api Trans Sulawesi

Ternyata, OTT yang dilakukan kepada DJKA Kemenhub Jawa Tengah membuka kasus baru. Tak hanya kasus suap proyek track layout stasiun Tegal, para pejabat DJKA Kemenhub ini juga diketahui terlibat dalam kasus korupsi proyek kereta api (KA) Trans Sulawesi yang baru diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 29 Maret 2023 lalu.

"Dugaan korupsi DJKA Jawa Tengah ini juga terkait pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi dan proyek-proyek perbaikan perlintasan kereta api lainnya di DJKA Kemenhub," ungkap Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

Kementerian Perhubungan buka suara soal OTT KPK tersebut. Pihaknya mengaku akan bekerjasama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi.

"Kami siap untuk bekerjasama dengan KPK untuk memberantas korupsi yang terjadi pada pejabat Kementerian Perhubungan. Hingga kini kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari KPK untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya," ungkap Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati saat ditemui wartawan pada Rabu, (12/04/2023) kemarin.

Hingga kini, KPK masih mencoba menyelidiki kasus dari OTT yang sudah dilaksanakan. Presiden Jokowi sendiri meminta para jajaran KPK untuk terus mengecek setiap kemungkinan proyek dengan nilai besar dan kemungkinan terjadinya korupsi di lembaga negara.