RIAUONLINE - Proses menuju pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia, Nusantara, tengah berjalan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.
Rencana pembangunan tol bawah laut itu saat ini masih dalam tahap uji kelayakan atau feasibility studi.
Rencananya pembangunan tol bawah laut akan mengadopsi cara Korea Selatan. Bahkan, tol ini diklaim bakal menjadi tol bawah laut terdalam di dunia.
Tol bawah laut IKN Nusantara tersebut akan menyambungkan salah satu jalan tol di sekitar ibu kota baru, yakni ruas Tol Balikpapan Samarinda Km 11-Junction Pulau Balang.
"Lagi didesain, lagi di feasibility study dan desain," ujarnya, dilansir dari Batamnews, jaringan RIAUONLINE, Kamis, 6 Oktober 2022.
Namun, Basuki tak merinci progres dari rencana pembangunan itu. Basuki mengatakan bahwa proses tender proyek diharapkan dapat berlangsung tahun depan.
"Mudah-mudahan 2023 nanti dimulai, ditender," ujarnya.
Basuki memastikan kalau rencana itu bisa di realisasi. Pasalnya, model yang sama telah dilakukan di Korea Selatan
Dia menerangkan kalau model terowongan tol bawah laut ini bukan digali secara konvensional. Tapi, seperti struktur terowongan yang ditenggelamkan ke bawah laut.
"Bisa sekali itu, di Korea itu paling dalam saja bisa. ini modelnya bukan digali, tapi dengan kayak kontainer yang ditaro di bawah laut. bukan digali jadinya," bebernya.
Basuki belum mengungkap besaran anggaran yang dipersipakn untuk membangun tol bawah laut ini, mengingat masih pada tahap awal. Dia menegaskan untuk anggaran masih menunggu feasibility study.
"Belum ada (anggaran), masih nunggu feasibility study," ujarnya.
Namun, sebut Basuki, anggaran Rp43 triliun telah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara. Mulai dari pembangunan jalan tol, hingga istana presiden.
"Kalau total semua itu Rp43 triliun sampai 2024, itu multiyears, tahun ini Rp4,5 triliun apa Rp4,9 triliun gitu. Semua selesai 2024," ujarnya,
Dari total anggaran itu, kata Basuki, akan dibangun kantor presiden, kantor wakil presiden, kementerian, land development, jalan tol, jalan nasional. Serta anitasi, air minum, dan rusun para pekerja.
Dia menyebut besaran anggaran ini sudah cukup untuk membangun infrastruktur dasar di IKN. Ditambah lagi, adanya proses ketat untuk alokasi anggaran ke IKN Nusantara.
"Udah semua. kalau nggak ada di dipa ngga boleh, cairnya tergantung progress pengerjaan. Cuma kalau nggak ada di dipa ngga bakal ada kontrak nggak berani tender nggak boleh tender," bebernya.