(Tempo.co via Makassar Terkini.id)
Rabu, 6 Juli 2022 12:28 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) Aksi Cepat Tanggap dicabut oleh Kementerian Sosial. Hal ini merupakan buntut setelah munculnya dugaan pelanggaran yang dilakukan yayasan ACT.
Pencabutan izin berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Selasa 5 Juli 2022.
"Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut,” kata Muhadjir Effendi, melansir Suara.com, Rabu, 6 Juli 2022.
Pihaknya telah mengundang pengurus Yayasan ACT dan dihadiri Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan.
Baca Juga
Pertemuan tersebut memberikan klarifikasi dan penjelasan soal pemberitaan yang berkembang di masyarakat.
Kemensos mengetahui bahwa ACT mengambil 13,7 persen dari donasi setelah dilakukan klarifikasi. Pemotongan dana 13,7 persen itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen.
Pasalnya, seluruh PUB Bencana disalurhkan kepada masyarakat tanpa adanya biaya operasional dari dana yang terkumpul.
